BANDUNGSATU.COM – Sejumlah aksi buruh masih akan terus dilakukan di berbagai daerah untuk menolak UU Cipta Kerja. Ini sebagai bentuk kekecewaan buruh yang merasa bahwa aspirasi penolakan yang mereka sampaikan sebelumnya tidak didengar.
“Akan ada aksi nasional serempak di 20 provinsi, lebih dari 200 kabupaten/kota yang akan dilakukan oleh KSPI. Untuk di aksi di Jakarta dipusatkan di gedung DPR RI,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/10/2020).
Tidak hanya itu, pihaknya juga telah mengirimkan surat resmi kepada 9 fraksi di DPR RI menuntut adanya legislatif review. Surat itu dikirimkan melalui 9 fraksi dan ditembuskan kepada pimpinan DPR RI, pimpinan MPR RI, pimpinan DPD RI, dan 575 anggota DPR RI.
Isi suratnya adalah tentang permohonan buruh dalam hal ini termasuk KSPI meminta kepada anggota DPR RI melalui fraksi agar melakukan yang disebut secara konstitusional dibenarkan. Yaitu legislative review, yaitu sebuah pengujian legislasi oleh legislator. “Legislator yang dimaksud adalah DPR RI yang terdiri dari 575 anggota. Suratnya sudah kamu serahkan,” sambungnya.
Menurutnya, di UUD 1945 pasal 20, pasal 21 dan pasal 22a memungkinkan DPR melakukan pencabutan terhadap undang-undang yang sudah disahkan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru. Sehingga dia meminta legislatif meninjau ulang terhadap produk undang-undang yang mendapat perlawanan keras. Seperti dari kalangan mulai buruh, petani, nelayan, aktivis lingkungan hidup, aktivis HAM, mahasiswa, hingga pelajar.
“ODPR harus mengambil sikap melakukan legislative review. Cabut undang-undang Omnibus Law setelah direview, menghadirkan sidang DPR kemudian dibuat undang-undang yang baru,” pungkasnya. (RZK)
