BANDUNGSATU.COM – Investasi senilai Rp1,8 triliun siap masuk ke Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di perairan Waduk Cirata, Kecamatan Cipeundeuy, KBB.
Megaproyek yang digagas oleh anak perusahaan PLN dengan investor dari Uni Emirate Arab (UEA) ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki PLTS terapung pertama di Indonesia dan yang terbesar di Asia.
Lokasi pembangunannya berada diatas genangan PLTA Cirata, yang mencakup wilayah Kecamatan Cipeundeuy, KBB, dan Kecamatan Maniis, Purwakarta. Wilayah KBB yang akan bersinggungan langsung ada empat desa, yakni Ciroyom, Margalaksana, Sirnagalih, dan Ciharashas.
Namun sayangnya, banyak warga bahkan pejabat di lingkungan Pemda KBB baik eksekutif maupun legislatif yang belum mengetahui akan rencana pembangunan mega proyek tersebut. Mereka kebanyakan hanya tahu pada pembangunan proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta Bandung atau pembangunan PLTA Upper Cisokan di Kecamatan Rongga.
Seperti diketahui PLTA Upper Cisokan juga sedang dibangun di KBB dan akan memiliki kapasitas 1.040 MW. Proyek ini didanai dari pinjaman World Bank sebesar USD700 juta atau sekitar Rp9,5 triliun. Diharapkan
PLTA Cisokan dapat melayani kebutuhan listrik di Jawa-Bali. Pemda KBB mendapatkan CSR dari proyek tersebut senilai Rp225 miliar.
Soal pembangunan PLTS di Waduk Cirata, Camat Cipeundeuy, Heri Kemaludin mengaku, sosialisasi yang dilakukan terkait proyek itu besar kerja sama Indonesia dan UEA ke masyarakat di Kecamatan Cipeundeuy, masih minim.
“Masyarakat banyak yang nanya, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena memang tidak tahu,” kata Heri, Senin (7/6/2021).
Dia menyebutkan kemungkinan akses empat desa di Cipeundeuy akan menjadi pintu masuk bagi alat-alat berat sehingga harus dipehitungkan dampak kerusakan jalan yang ditimbulkan. Belum lagi soal kajian Amdalnya seperti apa dan limbah yang ditimbulkan, semua itu masyarakat perlu mengetahui.
“Jangan sampai nanti masyarakat yang jadi korban. Sekarang aja belum ada PLTS Cipeundeuy sudah panas, apalagi kalau ada PLTS, bisa lebih panas lagi,” ujarnya.
Persoalan lainnya, kata Heri, penggunaan genanangan Waduk Cirata untuk PLTS jangan sampai memberangus total keberadaan kolam jaring apung. “Kalau semua KJA dibabat habis, kemana warga mencari penghidupan (kerja). Kehadiran PLTS jangan sampai memunculkan pengangguran baru,” ujarnya.
Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang), Jawa Barat, Holid Nurjamil menilai, investasi yang dikucurkan anak perusahaan PT PLN, yakni PT Pembangkit Jawa- Bali Investasi (PJBi) dengan Masdar, perusahaan BUMN milik UEA sangat besar. Melalui konsorsium PT Pembangkitan Jawa- Bali Masdar Solar Energi (PSME), pembangunan PLTS Terapung di Cirata akan menelan anggaran 129 juta dollar.
Namun besarnya investasi tidak diimbangi dengan sosialisasi yang masif. Bahkan sejak dilaunching tahun lalu dan akan dibangun awal 2021, belum ada sosialisasi yang intens ke masyarakat. Sehingga publik bisa menilai, apakah pembangunan PLTS ini berwawasan lingkungan atau tidak.
“Pemda KBB pasti akan senang dengan masuknya investasi, apalagi Plt Bupati, Pa Hengki, sedang menggenjot itu. Tapi masyarakat berhak tahu sejauh mana konsorsium PSME mematuhi Paris Agreement terkait konfrensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015,” terangnya. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
