BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Balon Bupati Kabupaten Bandung Barat yang mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, November mendatang, didominasi oleh para bakal calon Bupati yang bukan dari kader partai.
Minimnya para kader partai yang menjadi Balon Bupati KBB ini, menjadi pertanyaan sejumlah masyarakat. Mereka beratnya-tanya apa kendala para kader partai tersebut sehingga tidak ikut mencalonkan diri dalam helatan lima tahunan ini.
Melihat hal ini, Divisi Humas Lembaga Studi Masyarakat Bandung Barat, Mentari Kala Senja menduga adanya kurang persiapan atau ketidak percayaan diri para kader partai tersebut.
“Entah kenapa para kader kok tidak Terlihat. Dugaan saya mereka kurang persiapan, kurang percaya diri, atau tidak mempunyai anggaran apabila nanti mencalonkan diri. Menurut saya lazim sih, mereka harus mempersiapkan mental dan materi ketika akan ikut kontestasi Pilkada yang akan datang,” kata Mentari.
“Apakah partai juga kurang, kurang kader yang mumpuni untuk bertarung di Pilkada serentak ini?” imbuh Mentari.
Ia sendiri mengatakan dalam pengamatannya, saat ini kader partai yang mencalonkan diri bisa dihitung dengan jari yang mendaftar melalui partai yang membuka pendaftaran.
“Tokoh yang daftar via partai sampai saat ini, yang saya lihat adalah Pamriadi tokoh pemuda, aktivis dan kader partai PDIP, Asep Bayu Rohendi ketua PAN KBB, Taufikurohman anggota DPRD KBB dari PDIP. Sebagian lagi Balon berasal dari para Kepala Desa, bukan kader partai, seperti Aas Mohamad Asor Kades Cilame, Ngamprah, mendaftar di Partai Demokrat, Gagan Wirahma Kades Cihanjuang Parongpong, daftar di Partai Demokrat, PAN dan PDIP, Yanto bin Surya Kades Kertawangi Cisarua, daftar ke Demokrat, PAN dan PDIP dan Deden Zaenal mantan kades di Cililin mendaftar ke PAN, ” papar Mentari.
Selain para Kades yang juga santer disebut mencalonkan diri menjadi Balon Bupati, kata Mentari, ada juga mantan pejabat di KBB, ASN Pemda KBB, pengusaha dan Polri aktif.
“Seperti, Asep Ilyas mantan Kepala BKSDM KBB mendaftar ke Partai Demokrat dan PAN, Rahmat Adang Safaat mantan Kepala Dinas PUTR KBB mendaftar ke PDIP, Dodi A Sopandi mantan pejabat di KBB dan Ketua PHRI Jabar, mendaftar ke PDIP, Apung HP Kepala Kesbangpol KBB mencalonkan diri dari PDIP, dan Hasanudin Kabag Kesra KBB mendaftar di PDIP. Selain itu, muncul juga dari salah satu akademisi seperti Ujang Rohman, bisa disebut juga ‘kuda hitam’ di Pilkada nanti, ” jelas Mentari.
Ia pun mengatakan sedikit nama kader yang saat ini mempunyai mandat sebagai Balon Bupati KBB adalah salah satunya Edi Rusyandi dari Partai Golkar dan Ketua PKB KBB, Asep Dedi yang sampai saat ini tetap akan mencalonkan diri dari partainya.
Sampai saat ini, Partai yang baru membuka pendaftaran dan penjaringan Balon Bupati adalah, PAN, PDIP dan Partai Demokrat. Sementara beberapa partai yang sampai saat ini belum mengumumkan pendaftaran untuk Balon Bupati adalah Partai Gerindra, Nasdem, PKS, dan PKB.
Bila dilihat, di KBB saat ini hampir puluhan Balon Bupati saat ini sudah ramai memperkenalkan dirinya di medsos seperti grup WhatsApp, melalui Tiktok, FB serta media online lokal.
“Yang juga menarik dicermati banyak para Balon Bupati KBB tersebut mendaftarkan diri tidak di satu partai tapi daftar di partai lain, contohnya Dansah Widansah, Gagan Wirahma, Asep Ilyas, Steve Ewon (Yanto) tidak hanya mendaftar di Partai Demokrat namun juga mendaftarkan diri melalui PAN dan PDIP. Sepertinya mereka itu ingin juga mendapat rekom di tiga partai tersebut untuk mendapat ‘tiket’ menjadi Calon Bupati KBB pada Pilkada KBB bulan November 2024 mendatang,” jelas Mentari.
“Tetapi dalam Pilkada Serentak di KBB, sebenarnya bagi balon tidak mudah mendapatkan rekomendasi dari partai untuk maju mencalonkan diri. Yang ikut daftar di partai belum tentu mendapat rekom dari partai. Misalnya, seperti informasi yang didapat di Partai Amanat Rakyat KBB, dimana calonnya sudah ada yang ditunjuk langsung oleh DPP PAN untuk maju di pilkada KBB, adalah Faisal Haris kader PAN pusat,” tukas Mentari.
Mentari melanjutkan, begitupun partai partai yang ada di KBB tidak bisa menunjuk langsung calon. Karena semuanya harus mendapat persetujuan pengurus partai dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat).
“Jadi kewenangan daerah cuma mengusulkan Balon Bupati saja dan yang menentukan bakal calon bupati KBB adalah dewan pengurus pusat, yang akan memberikan rekomendasi bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada nanti,” jelas Mentari.
Dengan demikian tugas berat sebetulnya di pundak Bakal Calon itu sendiri. Setidaknya mereka harus bisa membuat track record mereka diketahui oleh DPP partai sehingga, para pengurus DPP tahu kapasitas para calon yang bisa diberi mandat atau rekomendasi dan sesuai dengan apa yang diharapkan DPP. (*)
