BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung Barat akhir tahun ini sempat ramai mengangkat isu soal Bagi Hasil Pajak Desa (BHPD) yang diperuntukan untuk 165 Desa di Wilayah Kab.bandung Barat tidak cair.
Imbas tidak cairnya BHPD, Apdesi melalui surat yang dilayangkan ke Polres Cimahi tertanggal 28 Desember 2023, memberitahukan akan digelarnya unjukrasa. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Apdesi KBB, Ahmad Soleh tersebut, Apdesi memohon izin untuk menggelar demo pada Jumat, 29 Desember 2023.
Tertulis dalam surat izin tersebut, demo akan digelar di depan Kantor Bupati Bandung Barat, dengan menghadirkan 1650 orang Perangkat Desa, jika BHPD tidak segera dicairkan oleh Pemda KBB.
Kades Cilame, kecamatan Ngamprah, Aas Muhamad Asor, SH, MH yang hadir dalam musyawarah di Perkantoran Pemda KBB, malam tadi, Kamis (28/12) mengatakan BHPD yang harusnya dibagikan untuk 165 Desa itu sebesar Rp.17 milyar, namun informasi yang ia terima, dana yang ada hanya Rp. 7 milyar rupiah saja di Kas Daerah.
“Bagi hasil pajak daerah, triwulan 4 itu jumlahnya Rp. 17 milyar. Tapi anggaran yang ada untuk BHPD ini hanya Rp. 7 milyar, jadi sisanya masih Rp. 10 milyar,” kata Aas, Jumat pagi (29/12)
Aas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum Dan HAM Apdesi KBB, mendapatkan informasi soal jumlah dana yang tersedia tersebut dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah KBB. Ia menjelaskan bahwa kekurangan dana yang ada masih menunggu hasil pajak yang masuk ke kas daerah.
”Tapi di kas daerah infonya menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah KBB, ada Rp. 7 Milyar. Dan sisanya yang Rp. 10 Milyar lagi menunggu pajak masuk ke kas daerah,” imbuh Aas
Aas mengungkapkan aksi demo Apdesi KBB digelar untuk menuntut hak Pemerintahan Desa, yaitu pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 2023 Tahap IV.
”Aksi itu direncanakan digelar setelah beraudiensi dengan BKAD, diwakili Sekretaris Badan, Pak Andi terjadi kebuntuan. Karena terkait bagian hasil yang bersumber dari pajak daerah, keuangannya dalam kondisi kurang sebesar Rp. 10 milyar. Pada tahap IV mestinya tersalurkan seluruhnya adalah Rp.17 Milyar bagi seluruh desa,” jelas Aas.
Lebih jauh Aas menjelaskan, pihak pemda, dalam hal ini BKAD akan menyalurkannya secara keseluruhan setelah tahun 2023, yakni antara bulan Januari – Maret 2024, jika para Kepala Desa bijak menerima kenyataan, akibat belum terkumpulnya pendapatan pajak, yang belum diterima BKAD sebagaimana telah ditargetkan penerimaannya.
”Sementara jika ditinjau grafik pendapatan Pajak Daerah tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memperoleh peningkatan pendapatan signifikan sekitar 31,25 % (120 Milyar). Sehingga jika pendapatan pajak daerah belum diterima, kami tidak dapat menerima penjelasan dari Sekretaris BKAD,” imbuh Aas
Aas juga menjelaskan bahwa rencana demo, semula adalah desakan dari para anggota Apdesi KBB yang merasa dan menilai, bahwa pemda dianggap mengenyampingkan kewajibannya sesusai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3).
Aksi yang rencananya akan digelar pagi ini akhirnya gagal. Gagalnya aksi para Perangkat Desa seluruh KBB ini, tidak lain karena adanya jaminan pencairan anggaran BHPD hari dari BKAD KBB. Informasi yang diterima Ketua Apdesi KBB, Ahmad Soleh, hari ini BHPD akan dicairkan serentak kepada Pemdes di KBB.
Kabar tersebut disampaikan Ahmad soleh melalui voice note Whatsapp yang ia sampaikan ke seluruh Perangkat Desa pada Jumat dini hari (29/12).
”Mohon ijin teman-teman, barusan saya dapat telfon dari pak Kaban, keuangan, bahwa pak Kaban menjamin bahwa dana BHPD, BHPRD,besok semua akan ditransfer ke masing-masing rekening desa. Jadi mohon pada teman-teman para Kades, untuk tidak melakukan aksi besok, karena ini memang sudah ditangani langsung, oleh pak Kaban bahwa BHPD, BHPRD, besok akan cair semuanya tapi bertahap, mungkin sampai siang, sampai sore. Begitu, jadi mohon pada teman-teman bahwa kita tidak akan melakukan aksi pada besok hari. Begitu informasi yang bisa saya sampaikan. Barusan pa Kaban telfo kepada saya. Pa heru menjamin besok akan cair semuanya. Begitu terima kasih, hatur nuhun,” kata Ahmad Soleh melalui voice note yang ia kirimkan.
Sementara Aas mengatakan, meski sudah ada instruksi dari Ketua Apdesi untuk membatalkan aksi demo di kantor Bupati KBB, pihaknya akan terus menyuarakan tuntutan pada Pj Bupati KBB, Arsan Latif.
”Adapun setelah berkordinasi dengan pihak kepolisian, demi menjaga kondusifitas menjelang pemilihan, rencana aksi dibatalkan. Tetapi tuntutan atau aspirasi Apdesi KBB terus akan disuarakan ke Pak Pj. Bupati, sebab pengelolaan pajak daerah adalah kewenangan daerah dan amanah konstitusi. Jika tidak terealisasi pada tahun 2023, terlebih waktu pencairan hanya beberapa jam dari saat ini dan kami menilai Pj. Bupati telah gagal memanage keuangan daerah dan menentang perintah undang-undang,” pungkas Aas. (*)
