CIMAHI, BANDUNGSATU.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi secara kontinyu terus melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif ke masyarakat. Pada kesempatan kali ini, Bawaslu merangkul TNI/Polri yang merupakan mitra kerja pengawasan Pemilu di lapangan.
“Hari ini ada sahabat TNI-Polri dari Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang hadir sebagai peserta,” kata Kordiv Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM), Bawaslu Cimahi, Akhmad Yasin Nugraha usai kegiatan
sosialisasi pengawasan partisipatif di Hotel Ahadiat, Kota Bandung, Sabtu (10/2/2024).
Yasin menyebutkan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa merupakan mitra kerja Bawaslu karena mereka punya wilayah di kelurahan masing-masing. Selama ini jajaran personel pengawas sudah sering berkolaborasi bertukar informasi dengan mereka.
Semisal ketika ada kegiatan kampanye yang tidak berizin atau tidak memberitahukan kepada kepolisian dan tembusan ke Bawaslu, pihaknya kerap mendapatkan informasi itu dari rekan-rekan mitra kerja di lapangan. Sehingga mereka diajak untuk melakukan pengawasan partisipatif.
“Ini untuk lebih memperdalam kapasitas informasi tentang pengawasan Pemilu, ya kami undang dan tidak ada salahnya. Sehingga untuk menyamakan persepsi tentang regulasi dan pencegahannya seperti apa,” ucapnya.
Pada sosialisasi pengawasan partisipatif ini, pihaknya turut menghadirkan nara sumber dari mantan Ketua KPU Cimahi. Diharapkan mereka bisa bertukar ilmu dan sharing informasi tentang proses Pemilu. Sehingga jika ditemukan perkeliruan di lapangan bisa diantisipasi pencegahan secara dini.
“Untuk titik cegah pelanggaran di masa tenang kami berkordinasi dengan instansi lainnya. Serta mengoptimalkan pengawas TPS, dimana mereka harus berani datang lebih pagi, piawai mengisi alat kerja, dan harus punya pemahaman regulasi,” tuturnya.
Salah seorang nara sumber sosialisasi pengawasan partisipatif yang juga mantan Ketua KPU Cimahi, Handi Dananjaya mengapresiasi apa yang dilakukan Bawaslu Cimahi. Apalagi tiga hari ke depan akan masuk hari menjelang pencoblosan yang rawan terjadi pelanggaran di TPS. Sehingga perlu pengawasan partisipatif dari masyarakat dan juga TNI/Polri.
“TNI/Polri merupakan mitra Bawaslu yang mau tidak mau harus dilibatkan dalam pengawasan Pemilu. Mereka harus paham aturan kepemiluan, mana yang boleh dan tidak, apalagi Bhabinkamtibmas dan Babinsa adalah ujung tombak di lapangan,” ucapnya.
