Penulis :
Septian Anggi Surayan, S.IP (Acil)
Presidium Solideritas Masyarakat Cimahi (SOMASI)
Saat ini inflasi menjadi permasalahan yang di hindari disetiap daerah bahkan negara. Inflasi semakin tinggi di Kota Cimahi hal itu di sumbang dari harga beras yang mahal, cabai, ayam, telur dll.
Kota Cimahi mengalami kenaikan IPH (Indeks Perubahan Harga) sebesar 4,31% dan komoditas andil terbesar diantaranya daging ayam ras, telur ayam ras dan cabai rawit.
maka dari itu Kota Cimahi masuk kedalam 10 Kabupaten/Kota dengan kenaikan IPH tertinggi di Pulau Jawa. sehingga inflasi ini dapat mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan di Kota Cimahi.
jika mengacu kepada 8 arahan presiden Jokowi kepada kepala daerah, yang diantaranya kendaliakn inflasi dan turunkan kemiskinan ekstreme sampai target 0%, Dicky Sahromi sebagai Pj Wali Kota Cimahi dinilai gagal dalam mengemban tugasnya.
Selain itu Dicky harus dapat mengevaluasi kinerjanya sebagai Pj Wali Kota Cimahi yang mengklaim sudah melaksanakan 7 langkah startegis dalam pengendalian inflasi yang diantaranya adalah kebijakan moneter yang tepat serta pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat karena hal ini tentunya belum terasa oleh masyarakat Kota Cimahi dan belum dapat mengendalikan inflasi di Kota Cimahi.
Selanjutnya kemendagri harus mengevaluasi Pj Wali kota Cimahi berdasarkan pembinaan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota pasal 20.
Jika melihat pada inflasi yang terjadi di Kota Cimahi dan hasil Rakor pengendalian inflasi bersama Kemendagri 3 kali berturut-turur Kota Cimahi mengalami inflasi yang tinggi maka Kemendagri harus mencopot Pj Wali Kota Cimahi karena gagal dalam mengendalikan inflasi hal itu sesuai dengan yang disampaikan Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri), penjabat (pj) kepala daerah yang tidak bisa mengendalikan inflasi bakal dicopot. Peringatan itu disampaikan Tito usai memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada 33 pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi di kantor Kemendagri.
