BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat memberi dukungan atas langkah Laskar Anti Korupsi Indonesia, (LAKI) KBB, yang membuat surat pelaporan kinerja PJ Bupati Arsan Latif ke Presiden RI.
Menyikapi hal tersebut DPRD berpendapat bahwa Pansus (Panitia Khusus) bisa menjadi alternatif penuntasaan atas pelaporan tersebut.
Bermula dari Surat Laskar Anti Korupsi Indonesia, (LAKI) KBB, No 018/LAKI-KBB/I/2024, di WhatsApp Grup yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo perihal pandangan pengurus LAKI KBB atas kinerja PJ Bupati Arsan Latif, akhirnya isu ini membuat ‘kegaduhan’ di masyarakat Bandung Barat bahkan viral secara nasional.
Menyikapi hebohnya pemberitaan tersebut pengurus LAKI KBB dipimpin langsung Ketuanya Gunawan Rasyid, Kordinator bidang (Korbid-red) Penelitian dan Pengkajian, Wisnu Adityawarman SE, Korbid Investigasi dan Verifikasi, Asep Nurdin serta didampingi beberapa perwakilan pengurus Kecamatan, melakukan audiensi dengan Pimpinan DPRD KBB yang diterima langsung oleh Ketua DPRD KBB Rismanto, Ketua Fraksi Partai Gerindra Sundaya, Sekretaris Fraksi PDIP Ahmad Dahlan/Ebun dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Pither Tjuandys, di di Novena Hotel Lembang, Rabu (03/04).
“Kehadiran kami di sini untuk menyampaikan perkembangan terkini atas Surat Pelaporan LAKI KBB ke Presiden RI yang saat ini sedang intensif ditangani oleh Itjen Kemendagri,” ujar pengurus LAKI KBB Asep Nurdin yang juga merupakan Ketua Gajah Putih KBB.
Asep mengatakan, pengurus LAKI KBB pada Senin (01/04) diundang oleh Tim Litsus Iitjen Kemendagri untuk ke empat kalinya.
“Kami diundang untuk dimintai keterangan. Kami juga menerima informasi bahwa beberapa pejabat eselon 2 sudah dimintai keterangannya. Diundangnya beberapa pejabat eselon tersebut semakin memperjelas dugaan terjadinya pelanggaran Kinerja, Etik, UU ITE, dan Gratifikasi, yang dilakukan AL,” jelas Asep Nurdin
Lebih jauh Asep mengatakan, dalam audensi tersebut disampaikan bocornya surat LAKI KBB untuk Presiden RI yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat, patut diduga dipicu oleh provokasi, fitnah yang dilakukan AL terhadap LAKI KBB.
“Dan ini semakin memperkuat dugaan terjadinya pelanggaran UU ITE, dan UU No 1 tahun 1946 pasal 14. Atas dasar kejadian tersebut pengurus LAKI KBB mendorong DPRD KBB untuk segera melakukan langkah kongkret untuk penanganannya,” imbuh Asep.
Usai audiensi LAKI dengan DPRD KBB, Ketua DPRD KBB Rismanto menyampaikan apresiasinya atas langkah persuasif yang dilakukan LAKI KBB.
“Ini merupakan aspirasi positif sebagai bentuk kepedulian warga Bandung Barat. Insya Allah untuk penanganan selanjutnya akan dilakukan pembahasan di internal fraksi masing-masing untuk penuntasannya,” kata Rismanto.
Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD KBB, Pither Tjuandys, yang mendukung penuh langkah Pengurus LAKI KBB dengan menyampaikan laporan melalui Presiden.
“Nah, ini menurut kami, sudah merupakan langkah yang tepat, karena Arsan Latif merupakan ASN yang ditugaskan dari Kemendagri,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD KBB, Sundaya, yang digadang-gadang menjadi Calon Bupati KBB pada Pemilukada 2024, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Partai Gerindra sangat mendukung Gerakan yang dilakukan oleh LAKI KBB. Ia menegaskan Pemerintah harus terbuka atas kritik dari elemen masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, karena itu hak masyarakat yang dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan. Semenjak terbentuknya Kabupaten Bandung Barat, masyarakat belum bisa menikmati kesejahteraan yang sesungguhnya, sehingga semua stakeholder harus berperan aktif berfikir ikut memperbaiki Bandung Barat. DPRD KBB harus bisa melindungi gerakan normatif LAKI KBB apabila dalam perjalanannya terjadi pengancaman,” tegas Sundaya.
Menyikapi isu ini, Sekretaris fraksi PDIP DPRD KBB, Ahmad Dahlan/Ebun, menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh LAKI KBB perlu direspon secara serius. Hanya saja tetap harus menggunakan mekanisme normatif yang ada di DPRD KBB termasuk Tatib, untuk lebih mengungkap kebenaran apa yang disampaikan LAKI KBB.
“Bisa saja dibentuk Pansus DPRD KBB agar bisa memanggil pihak pihak terkait untuk mengungkap kebenarannya, akan tetapi untuk melakukan langkah tersebut kami harus melakukan pembahasan terlebih dahulu di internal fraksi PDIP,” ucapnya.
Atas respon yang diberikan DPRD KBB, Asep Nurdin menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan DPRD KBB beserta jajarannya.
“Ini merupakan pondasi positif untuk membangun Bandung Barat menuju kearah yang lebih baik, apabila PANSUS menjadi jalan yang terbaik untuk mengungkap kebenarannya, LAKI akan mendukung sepenuhnya,” pungkas Asep Nurdin. (*)
