BANDUNGSATU.COM – Ratusan pegawai honorer atau tenaga kerja kontrak (TKK) di RSUD Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dari
nakes poli rawat inap, IGD, ICU, Micu, Perina, hingga bagian administrasi, melakukan aksi mogok kerja, Kamis (17/2/2022).
Mereka protes karena sejumlah hak yang seharusnya sudah mereka dapatkan, sampai sekarang tidak ada kejelasan dan belum juga dipenuhi oleh pihak manajemen RSUD Cikalongwetan.
“Kami menuntut hak yang dari tahun lalu belum diberikan, karena apa yang kami kerjakan sudah diatur oleh pemerintah,” kata salah satu tenaga kesehatan, Rizky Pranajaya kepada wartawan.
Sejumlah hak yang dimaksud oleh para TKK ini seperti pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) nakes petugas COVID-19 pada bulan Januari-September 2021. Jaspel BPJS Kesehatan tahun 2021 dari bulan Agustus-Desember 2021, serta Jaspel umum bulan Oktober-Desember 2021.
Menurutnya, musyawarah terkait tunggakan Jaspel ini telah dilakukan beberapa hari lalu. Namun hasil musyawarah itu tidak mengahasilkan mufakat karena pembayaran soal Jaspel justru saling lempar tanggung jawab antar Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD.
“Sempat ada musyawarah tapi tetap gak ada kepastian. Malah kesannya saling lempar tanggungjawab, kemarin RSUD bilang tanggung jawab ada di pihak dinas, sedangkan Dinas menyerahkan ke RSUD,” ujarnya.
Dikatakannya, besaran dari berbagai jenis jasa pelayanan yang didapat setiap pegawai itu berbeda-beda. Tergantung berapa banyak pasien yang dilayani. Dirinya dan ratusan perawat lainnya berharap pihak rumah sakit segera membayarkan hak tersebut, jangan sampai dipermainkan.
Pegawai lainnya, Eli Ratna mengaku sangat menyesalkan pihak manajemen rumah sakit yang menunggak Jaspel hingga satu tahun. Padahal salah satu Jaspel itu diberikan untuk dukungan menangani pandemi COVID-19. “Kami sebagai garda depan melawan COVID-19, tapi haknya tidak dikasihkan,” keluhnya.
Kepala Dinas Kesehatan KBB, Eisenhower Sitanggang berjanji secepatnya untuk menyelesaikan permasalahan tidak cairnya uang jasa pelayanan (Jaspel) tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Cikalongwetan.
“Secepatnya permasalahan ini harus dibereskan, untuk itu kami akan berkoordinasi dulu dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD),” terangnya.
Dia mengatakan, dalam waktu tiga hari akan memerintahkan tim untuk membantu menyelesaikan permasalahan di RSUD Cikalongwetan. Untuk itu diperlukan komunikasi dua arah agar apa yang menjadi kendala diketahui dan dicarikan solusinya.
Pihaknya berupaya untuk menjembatani permasalahan antara nakes dengan manajemen RSUD Cikalongwetan, sebab jika dilihat ada kemungkinan masalah ini sebetulnya hanya ada miskomunikasi bukan kesalahan administrasi.
“Jaspel itu adalah pendapatan langsung yang mereka (nakes) peroleh dari kerja keras mereka. Itu adalah otorisasi dari direktur rumah sakit,” kata dia. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
