CIMAHI, BANDUNGSATU.COM – Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) jelang bulan suci Ramadhan 1445 terpantau tidak terkendali. Keberadaanya terlihat acap kali sedang berkumpul di ruas-ruas pinggir jalan arteri, seperti di kawasan Jalan Sudirman dan Jalan Amir Mahmud Kota Cimahi.
Melihat kondisi tersebut, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Cimahi, Agustus Fajar Senjaya mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap PPKS.
“Mendekati bulan Ramadhan 1445 Hijriah ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi bakal meningkatkan pengawasan kepada PPKS yang kerap menyebabkan gangguan ketertiban masyarakat dengan keluar secara tidak terkendali,” kata, Agus, Jumat (08/03).
Dinas Sosial pun, kata Agus, akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi untuk memantau titik-titik yang biasa dipergunakan mangkal para PPKS tersebut.
“Jelang puasa, ranah ketertiban umum itu ada di Satpol PP. Sehingga, kita akan berkoordinasi dengan mereka untuk melakukan monitoring,” jelas Agus.
Agus lebihjauh mengatakan, meskipun begitu, diperlukan pendekatan persuasif sebagai upaya mengingatkan soal sanksi dan aturan yang bisa menjerat mereka .
“Kita fasilitasi bagi PPKS yang ingin berubah dan itu bisa dilakukan. Namun, lantaran permasalahan mereka itu beragam, maka kita akan sesuaikan treatmentnya sesuai dengan persoalan mereka,” ungkapnya.
Agus menyebut, program tersebut sudah dimulai sejak 1 Maret 2024 dan bagi warga Cimahi dan non Cimahi yang memiliki permasalahan sosial bisa dibawa ke UPTD Bina Karya Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
“Memang ada akses bagi mereka yang memiliki kesulitan tersebut dan mereka bisa datang ke Cisarua, Bandung Barat. Namanya UPTD Griya Bina Karya Cisarua. Jadi mereka yang berkeluarga, gelandangan, pengemis, atau pun keluarga miskin rentan yang jadi gelandangan direhabilitasi di sana,” tambahnya.
Agus menjelasakan di UPTD Bina Karya Cisarua, mereka tinggal dan mendapatkan pembinaan serta dukungan kebutuhan pokok untuk menjadi mandiri.
“Keterampilannya juga dilatih di sana, sehingga mereka bisa memiliki keterampilan untuk bekerja,” jelasnya.
Namun, saat ini pihaknya tengah berupaya melakukan pendekatan dengan berbagai SDM. Termasuk, pekerja sosial dan relawan sosial untuk bertemu dengan PPKS guna menanyakan asal dan mencatat aktivitas mereka.
“Bagi yang di luar Kota Cimahi, kita bakal lakukan tindakan persuasif. Kita sarankan mereka untuk tidak lagi ke Cimahi, karena aktivitas yang mereka lakukan itu kalau dari sisi kepemerintahan secara aturan tidak mematuhi tata tertib atau ketertiban masyarakat,” kata Agus.
Agus mengatakan sebenarnya mamahami alasan yang sering mereka lontarkan, oleh karenanya mereka perlu dibina agar mandiri dan tidka bergantung pada orang lain.
“Alasan mereka klasik yaitu masalah ekonomi, mereka tidak punya pekerjaan. Sehingga ini merupakan cara mudah mereka untuk mendapatkan uang,” kata Agus.
Disamping melakukan pendekatan persuasie pada para PPKS, pihaknya pun menyarankan kepada seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam memilih lembaga untuk menyalurkan donasi atau santunan. Salah satunya dengan cara memilih lembaga yang sudah terdaftar resmi oleh pemerintah.
“Jadi kalau mau memberi atau beramal berikanlah kepada lembaga-lembaga yang sudah tercatat dan di percaya oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Agus mengatakan Lembaga yang sudah tercatat dan dipercaya oleh pemerintah tersebut, memberikan layanan yang mirip dengan lembaga yang melayani anak jalanan, panti asuhan, lansia, dan lain sebagainya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
“Atau bagi yang mau beramal silahkan berikan pada Badan Amil Zakat atau Dinas Sosial yang memang bisa memberikan pelayanan kepada PPKS,” jelas Agus. (*)
