BANDUNGSATU.COM – Pemberlakukan PPKM Jawa Bali berimbas pada pendidikan, dimana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang tadinya direncanakan di beberapa wilayah Jawa Barat, kembali ditunda.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe mengatakan keputusan Gurbernur untuk PTM belum bisa dilakukan saat ini karena mengikuti perubahan di masing masing kabupaten atau kota serta perizinan dari gugus tugas kabupaten atau kota. Hal ini imbas Jabar masuk pada level 3 dan 4, yaitu level yang termasuk cukup membahayakan,
“Dari keputusan Gubernur untuk PTM itu sementara mengikuti yg lain belum bisa dilakukan karena kondisi yg seperti itu tetapi kemungkinan kondisi ini bisa berubah dimasing masing kabupaten dan kota, nah kita tinggal menunggu kabupaten dan kota, jadi mengikuti apa yg ada di kabupaten dan kota, kalau kondisinya sudah memungkinkan maka bisa dilaksanakan asal mendapat persetujuan dari gugus tugas di kabupaten kota,” ucapnya.
Walaupun PTM di Jawa Barat dibatalkan, Kepala Dinas Pendidikan telah menyiapkan beberapa opsi, seperti penerapan pembelajaran sesuai prokotol kesehatan, siswa masuk maksimal 50%, pemberian shift pada teknis mengajar, dan pemberian kurikulum yang dibatasi untuk tatap muka.
Anggota Fraksi Gerindra Persatuan itu juga mengkhawatirkan jika PTM dilakukan dimasa pandemi, kesehatan dari siswa akan terdampak dan virus corona kembali menyebar.
“Pastinya kesehatan, dari disdik juga tidak mau mengambil resiko besar karena kan pandeminya masih cukup tinggi apalagi ada varian baru. Kalau mau diadakan tatap muka, boleh dikatakan termasuk adanya kerumunan massa walaupun tidak besar, tapikan ini berpotensi menyebar,“ ucap Harris.
Di sisi lain, ia menilai, jika PPKM ini berlanjut lama maka akan berdampak pada mutu pendidikan yang akan mengalami penurunan kualitas, meski saat ini pemerintah telah menyiapkan vaksinisasi bagi pelajar, hal itu dilakukan agar bisa menekan adanya penyebaran covid. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
