BANDUNGSATU.COM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dianakertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dituding tidak peduli dan memperhatikan terhadap keberadaan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang ada di KBB.
Padahal keberadaan sejumlah LPK di KBB berkontribusi dalam hal pengurangan angka pengangguran di KBB yang masih sangat tinggi. Pasalnya banyak alumni-alumni LPK yang bisa diberangkatkan ke luar negeri dan menghasilkan devisa bagi negara.
Ketidakperhatian Disnaker KBB tercermin dari setiap kali diundang untuk sekadar menghadiri acara sosialisasi dan wawancara peserta magang ke Jepang oleh LPK Bandung Barat Gakuin (BBG) tidak pernah hadir. Padahal itu menjadi momen bagi pihak Disnaker belajar dan menimba pengalaman bagaimana mekanisme serta tata cara wawancara peserta didik sebelum magang ke Jepang.
“Disnaker KBB sangat tidak perhatian terhadap kegiatan seperti ini (sosialisasi pemagangan). Padahal ini adalah kegiatan yang murni digagas oleh BBG, pejabat (Disnaker) tinggal datang, duduk, dan perhatikan. Tapi sudah dua kali mereka kami undang tidak pernah kelihatan batang hidungnya sama sekali,” ucap pendiri dan penanggungjawab BBG, Bob Sofyan, Minggu (28/11/2021).
Pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut, mengingat melalui program ini pihaknya ingin membantu Pemda KBB dalam mengurangi angka pengangguran. Serta bagaimana menyiapkan entrepreneur muda di KBB, karena setelah kontrak tiga tahun selesai peserta magang ini akan diarahkan berwirausaha.
Dirinya tidak mengerti dengan pola pikir pejabat di Disnaker KBB yang seperti apatis dan tidak peduli dengan pengangguran usia produktif yang semakin banyak jumlahnya imbas dari pandemi COVID-19. Padahal peserta dari kabupaten/kota lain bahkan dari provinsi luar Jabar banyak yang tertarik dengan program ini, tapi tuan rumah dari Disnaker KBB-nya seperti tidak peduli dan mendorong warga KBB untuk ikut program ini.
“Kami sudah beri peluang Disnaker KBB untuk hadir saat kami mengadakan wawancara peserta magang di Yayasan LPPM RI dan SMAN 2 Padalarang, tapi mereka tidak hadir. Padahal itu diikuti oleh peserta dari luar Jawa Barat. Sekalinya datang Disnaker hanya mengirimkan tenaga honorer untuk moto-moto saja,” keluhnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga pada pekan lalu menggelar sosialisasi ke sejumlah kepala sekolah dan guru perwakilan dari SMA/SMK se-Jawa Barat yang berada di lingkungan Yayasan LPPM RI terkait pemagangan ke Jepang.
Sosialisasi ini memberikan pemahaman bagaimana tata cara pemagangan ke Jepang dari mulai persiapan dokumen, keberangkatan, pada saat pemagangan, hingga gaji yang didapatkan oleh peserta magang.
“Banyak lulusan SMA/SMK yang masih bingung bagaimana bisa magang ke Jepang. Melalui kegiatan ini nanti para kepala sekolah dan guru bisa menjelaskan hal tersebut ke siswa di sekolahnya masing-masing,” ujarnya.
Bob menjelaskan, proses pemagangan ke Jepang berbeda dengan TKI/TKW. Sebab peserta magang adalah pekerja terlatih yang dibutuhkan oleh perusahaan di Jepang untuk bekerja sekaligus belajar. Sehingga ketika tiga tahun kontrak kerjanya selesai mereka bisa mengimplementasikan ilmunya di Tanah Air.
Peserta magang juga akan mendapatkan fasilitas apartemen, kendaraan sepeda untuk bekerja, dan penghasilan antara Rp20-30 juta/bulan. Total ada 14 bidang pemagangan yang tersedia, di antaranya perawat, peternakan, pertanian, pengelasan, konstruksi bangunan, otomatif, dll.
“Program ini menjadi cara membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dikalangan anak muda usia produktif, mengingat sulitnya mendapatkan pekerjaan di Tanah Air, akibat pandemi COVID-19,” tuturnya.
Menurutnya, program ini tidak ada keberangkatan kedua kali bagi peserta magang. Sehingga bagi yang pulang usai magang, akan diarahkan bergabung dengan komunitas UMKM dibawah pembinaan pemda. Sehingga nantinya mereka akan dibina menjadi entrepreneur yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.
“Kami juga terbuka menjalin kerja sama dengan pemda dalam memfasilitasi peserta magang untuk dididik kemampuan skill, budaya, dan bahasa Jepang, sebelum peserta magang diberangkatkan,” kata dia. (*)
