BANDUNGSATU.COM,- Sesar Lembang memiliki kecepatan pergerakan yang bertambah sekitar 3-5,5 mm per tahun. Fenomena alam ini dianggap sebagai ancaman yang dapat membahayakan sewaktu-waktu.
“Ancaman akan menjadi bencana ketika
masyarakat belum siap menghadapinya. Mengacu kepada UU No 24 Tahun
2007, dalam menanggulangi bencana hal yang paling penting adalah
mempersiapkan diri. Edukasi dan sosialisasi merupakan bagian dari mitigasi bencana,” kata anggota Komisi VII DPR RI
Rian Firmansyah, S.Pd., Selasa ?10/
Sosialisasi sekaligus edukasi bencana , lanjut Rian, digelar pada acara Bakti Geospasial yang digelar Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan tema ‘Sosialisasi Informasi Geospasial Pemetaan Kebencanaan’ di Lembang, Selasa (19/3/2024) sore.
Menurutnya, pemerintah dan komunitas harus tetap waspada dan proaktif dalam menghadapi potensi risiko bencana, khususnya bagi masyarakat KBB terkait dengan Sesar Lembang.
Melibatkan masyarakat dalam proses mitigasi bencana, khususnya di daerah
rawan gempa seperti Sesar Lembang, adalah langkah krusial untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan meminimalkan risiko kerusakan serta korban jiwa.
“Oleh karenanya penting sekali kegiatan hari ini, karena memberikan program
edukasi dan pelatihan tentang mitigasi bencana. Untuk meningkatkan
kesadaran dan pengetahuan tentang bagaimana bertindak sebelum, ketika,
dan setelah bencana,”terangnya.
Menurutnya, edukasi dan keterlibatan masyarakat lokal sangat penting. Masyarakat harus diberi informasi tentang risiko gempa dan cara-cara untuk mengurangi dampak bencana, seperti kesiapan keluarga, konstruksi bangunan yang aman gempa, dan rencana evakuasi.
“Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, bersama dengan partisipasi
aktif masyarakat dan dukungan dari sektor swasta serta komunitas ilmiah,
sangat vital dalam membangun sistem pemetaan kebencanaan yang
komprehensif dan efektif,” tuturnya.
Dikatakannya, hal ini tidak hanya membantu dalam mitigasi risiko tetapi juga dalam peningkatan kesiapan dan respons terhadap bencana, dan informasinya dapat digunakan untuk melindungi masyarakat dan memperkecil risiko yang lebih fatal.
“Penting untuk dicatat bahwa mitigasi bencana adalah proses berkelanjutan
yang membutuhkan pembaruan dan penyesuaian terhadap informasi terbaru
dan perkembangan teknologi,”ujarnya.
Politisi Partai NasDem ini meminta kepada pemerintah daerah untuk mengupayakan bangunan-bangunan tahan gempa, agar dampaknya tidak terlalu signifikan.
“Tetapi, apabila kondisinya masih seperti sekarang dengan kontruksi yang kurang baik, khawatir yang bisa terjadi dampaknya seperti gempa Yogya dan Cianjur,” ujarnya.
Ia meminta kepada pemerintah mengeluarkan regulasi tentang tata ruang yang melarang pembangunan pemukiman dan perkantoran di sisi kiri dan kanan garis sesar dengan jarak berkisar antara 100 hingga 500 meter.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Dra. Lien Rosalina, MM Tematik mengungkapkan wilayah Lembang memiliki potensi terjadinya bencana banjir bandang, pergerakan tanah, dan gunung berapi.
“Melalui acara Bakti Geospasial kita sampaikan bagaimana jika bencana terjadi. Tapi ini bukan berarti untuk menakut-nakuti masyarakat, justru membangun kewaspadaan, langkah mitigasi, sampai pencegahan,” kata Lien.
Justru menurutnya, masyarakat jadi tahu tentang kondisi lingkungannya. Sehingga manakala terjadi bencana mereka sudah tahu bagaimana cara mengantisipasinya agar tidak jatuh korban jiwa dan meminimalisir dampak kerugian.
