BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Ada enam isu yang diangkat pada Musyawarah Rencana Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Kabupaten Bandung Barat, pada Kamis (18/04).
“Isu yang kami lihat sangat penting di Bandung Barat ini adalah percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan peningkatan kualitas sdm yang berkarakter, sehat, cerdas dan inklusif, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, kolaboratif dan inovatif, peningkatan kualitas lingkungan hidup berkualitas & urgensi mitigasi bencana, produktivitas berbasis sektor unggulan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah yang berkelanjutan,” kata Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif.
Arsan Latif mengatakan dari isu-isu tersebut dikemukan dengan melihat bahwa Pulau Jawa, khususu Jawa Barat termasuk pada wilayah dengan daya dukung rendah namun menjadi motor penggerak perekonomian nasional.
“Di Jawa ini, tingkat urbanisasi yang sangat pesat berkontribusi terhadap terciptanya kesenjangan antar wilayah, selain itu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti KEK, KI belum signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Arasa Latif
Latar belakang lain yang membuat ia mengedepankan 6 isu strategis yang harus menjadi titik point Musrenbang adalah konektivitas hinterland seperti kapasitas jalan pada koridor utama logistik dan penumpang masih memerlukan waktu tempuh yang lama, oleh karenanya pemerataan pembangunan indrastruktur harus menjadi prioritas.
“Wilayah Jawa ini menjadi pusat pertumbuhan bagi industri padat modal pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan dan tata kelola pembangunan perkotaannya harus sejalan dengan tuntutan pelayanan berkualitas, oleh karenanya peningkatan kualitas SDM diperlukan,” imbuh Arsan Latif.
Melihat isu-isu tersbut Arsan Latif suadh menyediakan delapan misi untuk diejawantahkan pada tahun 2025 – 2045.
“Misi-misi itu adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan pembangunan ekonomi mandiri berbasis sektor unggulan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif dan kolaboratif, mewujdukan kondusifitas dan stabilitas daerah, mewujudkan masyarakat yang berakhlak dan berkarakter,” papar Arsan.
Ia menambahkan misi yang juga akan diejawantahkan adalah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas wilayah, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tangguh dan berkelanjutan.
Dari delapan misi yang akan diejawantahkan ia pun sudah Menyusun strategi kebijakan. Strategi kebijakan itu dibuat untuk memudahkan pelaksanaan rencana Pembangunan yang sudah disepakati.
“Strategi kebijakan itu berupa peningkatan akses dan kualitas pendidikan peningkatan layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, pengembangan umkm dan koperasi berbasis inovasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, peningkatan produktivitas daerah dan perlindungan social, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah, pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana, peningkatan implementasi smart governance dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi , stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kehidupan sosial dan masyarakat dalam penanganan potensi konflik sosial,” jelas Arsan. (DISKOMINFOTIK KBB)
