BANDUNGSATU.COM – Tensi pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memanas. Berbagai kalangan terpaksa harus turun ikut memantau pelaksanaannya agar berjalan transparan.
Seperti yang dilakukan Komite Peduli Prestasi Olahraga dan Seni Budaya (KPPOSB), KBB, saat beraudensi dengan Caretaker Sekretaris KONI KBB, Ketua SC Musorkablub, dan Panitia Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI KBB.
Ketua KPPOSB, Asep Syamsul Falah mengatakan audiensi dilakukan untuk menyikapi proses bursa pemilihan Ketua Umum KONI KBB periode 2022-2026 agar dilakukan secara transparan dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
Sebab jika ada aturan yang dilabrak maka mereka siap mengkritisi dan mempersoalkan ke ranah hukum. “Kalau nanti Ketua KONI terpilih calon yang tidak memenuhi persyaratan atau melabrak aturan, kami akan PTUN-kan. Kami kan punya fakta dan data tiap calon yang mencalonkan diri,” ucapnya, Selasa (17/5/2022).
Pihaknya menilai, sekarang kriteria untuk pencalonan Ketum KONI KBB itu sangat longgar dan bisa jadi itu kebijakan Pemda KBB. Sebab siapapun dengan kriteria ini diperbolehkan mencalonkan diri. Kelonggaran tersebut memiliki dampak positif dan negatif, terlebih tiga bulan lagi KBB bakal menghadapi Porprov.
“Kita perlu pemimpin yang betul-betul berpengalaman di bidang olahraga, pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak menimbulkan wanprestasi di mana cabor dan atlet selalu menjadi korban,” tegasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Asep, Ketua Umum KONI KBB terpilih periode 2022-2026 juga haru mau menandatangani fakta integritas. Tujuannya agar yang bersangkutan tidak menyelewengkan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan dalam jabatan dan pengelolaan anggaran milik rakyat.
“Harus mau menandatangani fakta integritas dengan KPPOSB, kalau tidak berani jadi pertanyaan kami. Ada apa?” tanyanya.
Tokoh pemekaran KBB Megahary Pudjiharto menegaskan, pemilihan ketua KONI KBB harus terbebas dari KKN. Selain itu jangan selalu berorientasi pada kekuasaan, dimana orang-orang dekat kekuasaan selalu diberi karpet merah. Sebab kucuran anggaran dari pemda tidak selalu identik dengan kekuasaan.
“KONI itu anaknya pemda, siapapun yang memimpin selama lobinya bagus maka anggaran pasti turun. Lagian kalau orientasinya kekuasaan, bupati sekarang kan masa jabatannya habis 19 September 2023, sementara jabatan ketua KONI samai 2026,” tuturnya.
Caretaker Sekretaris KONI KBB, Lili Supriatna merespons semua masukan terhadap semua unsur dan komponen di KONI. Mekanisme dan aturan main itu harus tetap di dalam koridor konstitusi AD/ART, sehingga saran masukan untuk perbaikan akan diterima.
“Kami merespons berbagai masukan dari semua kalangan yang memperhatikan dan ingin membesarkan KONI KBB, selama sesuai dengan koridor yang berlaku,” tuturnya. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
