BANDUNGSATU.COM – Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 baru saja selesai dibahas oleh Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan pihak DPRD.
Banyak pihak berharap pembahasan anggaran tersebut bisa selaras dengan program kerja yang nyata, serta bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat KBB langsung. Bukan oleh kalangan elitis atau golongan tertentu yang dekat dengan kekuasaan.
Salah satu tokoh pendiri KBB, Asep Ahmad Suhardi menyebutkan, sebenarnya mudah melihat kemana arah program pembangunan di KBB tahun 2022 dengan mengacu pada buku putih APBD. Disana bisa terlihat jelas, apakah anggaran itu dipakai bancakan penguasa atau tidak.
“Bisa terlihat jelas di postur APBD, apakah anggaran dipakai bancakan atau tidak oleh eksekutif dan legislatif. Itu harus dibuka ke publik, seiring dengan adanya keterbukaan informasi, sehingga masyarakat juga bisa mengawal dalam pelaksanaannya,” kata pria yang akrab disapa Asep Ado ini, Senin (29/11/2021).
Pihak eksekutif di KBB, lanjut dia, semestinya memiliki rasa takut, khawatir, dan trauma dengan sejarah selama KBB berdiri yang selalu berurusan dengan Komisi Pembertantas Korupsi (KPK). Jangan sampai para pejabat di eksekutif justru cuek dan ‘bermain’ seenaknya meski KPK sudah dua kali menangkap bupati di KBB.
“Mereka (pejabat KBB) seperti yang tidak kapok, bahkan sudah percaya diri dan beranggapan, kalau yang memberi uang ke bupati tidak akan terjerat hukum. Padahal jelas, bukti dan fakta aliran dana yang dipegang oleh KPK masih kuat untuk menjebloskan mereka menjadi pesakitan,” tuturnya.
Dirinya berharap KPK kembali untuk memantau dan mendalami sejumlah kasus dari mulai pembahasan anggaran di KBB. Sebab awal mula korupsi itu diawali dari kongkalingkong anggaran.
“Untuk apa KPK dua kali mejerat dua Bupati KBB kalau korupsi masih tetap berlanjut? Bukankah tujuan menangkap bupati itu untuk memberantas korupsi,” ujarnya.
Ado berharap, APBD 2022 berpihak kepada masyarakat dengan tujuan utamanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Plt Bupati Bandung Barat bersama Sekda sebagai pimpinan eksekutif harus menjamin bahwa anggaran 2022 akan pro rakyat, dan berilah jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintahan KBB sudah bersih dari korupsi,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
