Forbat Demo ke Pemda KBB, Minta Pejabat Korup Diganti dan Proyek yang Diduga Diijonkan Dicancel

Massa Forbat saat berunjuk rasa di kompleks Pemda KBB menuntut agar Plt Bupati Hengki Kurniawan berani bersih-bersih pejabat bermasalah khususnya yang terlibat korupsi. Foto/Istimewa

BANDUNGSATU.COM – Sekitar 10 orang yang tergabung dalam Forum Peduli Bandung Utara (Forbat) berunjuk rasa di halaman kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (22/4/2021) siang.

Mereka menuntut kepada Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan untuk segera mengambil langkah cepat demi tercipta KBB yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Hal ini dikarenakan banyak pejabat yang bermasalah dan terlibat dalam tindak korupsi, yang membuat roda pemerintahan di KBB menjadi tidak maksimal.

“Kami meminta Plt Bupati Hengki untuk membersihkan KBB dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Koordinator Forbat, Suherman disela aksi demo.

Dia menilai akibat banyaknya kasus korupsi di KBB banyak pembangunan tidak berjalan dan tidak merata. Seperti di wilayah selatan KBB yang kondisinya masih belum secara merata tersentuh pembangunan. Khususnya infrastruktur jalan masih rusak parah.

Dikatakannya, pemulihan birokrasi harus dilakukan setelah Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna ditetapkan dan ditahan oleh KPK terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan tanggap darurat Pandemi COVID-19.

Nyatanya, sampai saat ini dan hingga beberapa waktu ke depan masih dilakukan kegiatan pemeriksaan oleh KPK terhadap pihak-pihak terkait lainnya. Itu menunjukkan jika masih ada persoalan persoalan di internal Pemda KBB yang ditinggalkan oleh bupati non aktif Aa Umbara Sutisna.

“Plt Bupati harus berani mengambil langkah dengan me-nonaktif-kan para pejabat yang terindikasi korupsi,” tegasnya.

Persoalan masa lalu yang sekira dapat berimplikasi hukum di masa yang akan datang dan mengganggu jalannya roda pemerintah harus diputus. Makanya pihaknya juga menuntut evaluasi dan batalkan semua proyek tahun 2021 yang diduga telah terjadi praktik ijon.

“ASN di KBB harus profesional dan proporsional, rotasi dan mutasi pejabat harus sesuai bidangnya bukan karena faktor kepentingan dan setoran,” kata dia. (*)

Editor : Rizki Nurhakim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.