BANDUNGSATU.COM – Buruh dari berbagai elemen mendatangi kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Mekarsari, Ngamprah, Senin (2/11/2020) siang.
Mereka meminta bertemu Bupati Aa Umbara Sutisna dan menyampaikan tuntutan agar UMK KBB tahun 2021 naik 8,51%. Serta meminta bupati membuat rekomendasi penolakan UU Omnibus Law ke pemerintah pusat.
Aksi para buruh itu dilakukan di tengah hujan deras yang mengguyur di kompleks pemda. Mereka berorasi dan menyampaikan sejumlah tuntutan.
Namun buruh harus kecewa karena tuntutan untuk bertemu bupati tidak terealisasi.
“Buruh datang ke sini untuk menentukan sikap tetap menolak UU Omnibus Law, yang sangat merugikan,” kata Ketua DPC KSPSI KBB, Dadang Ramon di sela-sela aksi.
Sementara Ketua DPC SPN KBB Budiman menuntut agar bupati membuat rekomendasi ke gubernur bahwa UMK KBB tahun depan naik 8,51%. Walaupun saat ini Menaker sudah melayangkan edaran bahwa UMK tahun 2021 tidak naik.
“Kenaikan UMK KBB 2021 sebesar 8,51% adalah harga mati. Kami menuntut bupati buat rekomendasi kenaikan, cabut UU Cipta Kerja, dan realisasikan janji politik saat Pilkada lalu,” tegasnya
Buruh yang kecewa karena aspirasinya tidak didengar sempat emosi dan disampaikan dengan suara lantang dalam orasi yang menyudutkan pemerintah. Namun amarah mereka luluh usai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, KBB, Iing Solihin naik ke mobil komando.
“Saya membacakan surat keputusan, bahwa pa bupati siap menampung aspirasi buruh dan bertemu dengan perwakilan buruh,” kata Iing di atas mobil komando.
Menurutnya bupati sedang tidak ada di kantor sehingga tidak bisa menemui langsung. Bupati telah mengagendakan siap menemui perwakilan buruh untuk berkomunikasi langsung pada Rabu (4/11/2020) mendatang.
“Hanya 25 perwakilan buruh yang nantinya akan diterima. Tempat pertemuannya akan diinformasikan menyusul, waktunya jam 15.00 WIB,” sambungnya.
Usai menyampaikan informasi tersebut, Kadisnaker langsung turun dari mobil komando. Tidak lama setelah itu buruh kemudian membubarkan diri dengan dipimpin tiga mobil komando, yang dengan tertib meninggalkan kantor pemda. (RZK)
