BANDUNGSATU.COM –350 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cikalongwetan milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuntut honor dan tunjangan 2 bulan terakhir segera cair.
Protes mereka layangkan melalui tulisan diatas spanduk di sekitar gedung RSUD, mereka juga menggeruduk ruangan direktur utama RSUD Cikalongwetan, M. Ridwan Putra untuk meminta kejelasan hak mereka. Sebelumnya permasalahan telat gaji terjadi juga pada bulan Mei-Juni 2020.
Permasalahan ini seharusnya tidak terjadi apalagi di masa Pandemi dimana tim medis menjadi salah satu garda terdepan penanganan Covid19, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Dirut RSUD Cikalongwetan soal alasan telatnya gaji TKK dan permasalahan transparansi Jampersal, Jaspel tahun 2019 dan Insentif Covid.
“Jangan sampai publik bertanya-tanya permasalahannya dari mana karena RSUD Cililin dan RSUD Lembang tidak ada permasalahan terkait upah karyawan, seharunya Dirut RSUD Cikalongwetan menjelaskan kepada publik secara objektif dan fakta apa yang menjadi faktor telatnya gaji karyawan”ujar pegiat sosial, Pandu Muhammad saat dihubungi, Senin (2/11/2020).
Menurutnya, masalah administrasi ini tidak seharusnya terjadi karena bisa berdampak pada menurunnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Lebih jauh program Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Bandung Barat bisa saja menurun.
“IPKM ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk monitoring dan evaluasi keberhasilan pembangunan kesehatan di KBB, hasil evaluasi tersebut diharapkan bermanfaat untuk menetapkan kebutuhan dan arah pembangunan kesehatan yang sesuai dengan permasalahan di Kabupaten Bandung Barat,”sebutnya.
