BANDUNGSATU.COM – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Bandung Barat (KBB), Cecep Rahmat Nugraha melantik 48 anggota Panwascam se-KBB di Hotel Gumilang Regency, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Jumat (28/10/2022).
Mereka adalah anggota Panwascam hasil proses rekrutmen beberapa waktu lalu. Usai dilantik dan diberikan pembekalan para anggota Panwascam tersebut akan ditempatkan di 16 kecamatan yang ada di KBB, dimana setiap kecamatan akan terdiri dari tiga personel yang terdiri dari ketua dan anggota.
“Mereka akan bertugas selama tahapan dan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Tugas mereka yang terdekat adalah ikut mengawasi verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU terhadap partai politik,” kata Cecep usai pelantikan.
Pembentukan Panwascam mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017.
“Tugas pengawasan dari Panwascam adalah melakukan kerja pencegahan, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, secara objektif tanpa memihak kepada pihak-pihak tertentu. Integritas itu yang harus dijaga, karena marwah Bawaslu ada di pengawasan,” tuturnya.
Cecep meminta semua anggota Panwascam di KBB dapat menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Posisi mereka dalam pelaksanaan Pemilu adalah pengawas sehingga harus bersikap netral dan mengesampingkan faktor kedekatan atau pertemanan secara personal.
“Mereka yang dilantik 48 orang akan ditempatkan di setiap kecamatan masing-masing tiga orang. Untuk penentuan siapa ketuanya, nanti mereka akan melakukan pleno,” sambungnya.
Lebih lanjut, Cecep mengaku bersyukur karena proses perekrutan Panwascam hingga pelantikan dan pembekalan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Padahal jika melihat animo pendaftar sangat tinggi yakni mencapai 289 pelamar yang memasukan berkas. Rata-rata pendaftar di setiap kecamatan mencapai sekitar 20 pelamar.
Disinggung soal potensi kerawanan yang bakal muncul, Cecep menyebutkan setiap kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hanya saja di wilayah perkotaan dan padat penduduk maka potensi munculnya konflik sangat besar sehingga sinergitas dengan berbagai pihak harus dilakukan termasuk dengan sentra gakumdu.
“Persoalan yang biasanya muncul seperti soalan netralitas ASN, mobilisasi ASN, dan money politic. Itu yang harus diwaspadai karena selalu terjadi setiap kali Pemilu digelar,” tandasnya. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
