BANDUNGSATU.COM – Kekurangan kelas di SMK 1 Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) jadi perhatian anggota DPRD Jawa Barat. Anggota DPRD Jawa Barat, Aep Nurdin saat Reses III Tahun Sidang 2020-2021 berharap, agar kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pada kunjungannya ke SMK Negeri 1 Cipongkor, Aep Nurdin menerima langsung keluhan Kepala SMK Negeri 1 Cipongkor, Haris Herdiyana soal kurangnya bangunan kelas tersebut.
“SMK Negeri 1 Cipongkor ini sudah berdiri sejak tahun 2016 dan sudah meluluskan 3 angkatan, hanya saja proses pembelajaran, ruang kelasnya belum ada jadi masih bergabung di gedung SD,” ujar Haris pada Aep.
Haris menambahkan, SMK Negeri 1 Cipongkor yang memiliki dua program keahlian yaitu akuntansi keuangan lembaga dan teknik kendaraan ringan dengan jumlah siswa mencapai 450 orang, yang terbagi kedalam 14 rombongan belajar tersebut, hanya memiliki satu-satunya bangunan, yakni ruang praktek siswa yang sekaligus dijadikan ruang kantor dan operasional.
“Karena sekolah ini milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami berharap sekolah ini bisa segera dibangun terutama untuk ruang kelas, karena sangat dibutuhkan,” harapnya.
Sementara itu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Aep Nurdin menyayangkan belum adanya ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar para siswa SMK Negeri 1 Cipongkor. Aep mengatakan masyarakat sangat antusias menyekolahkan anaknya ke SMK Negeri 1 Cipongkor, namun belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang representatif.
“Ada sekolah negeri, tidak punya kelas, siswanya sudah lulus tiga angkatan, sekarang siswanya ada 450 orang. Ini harus menjadi perhatian Pemerintah,” ujar Aep.
Aep menambahkan pihak sekolah telah memiliki lahan seluas 11.500 meter persegi namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan membangun ruang kelas di lahan tersebut. Ia pun akan menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kita akan sampaikan dalam laporan reses kepada Gubernur bahwa ada sebuah kebutuhan ruang kelas yang mendesak untuk pendidikan anak-anak kita,” pungkas politisi PKS ini. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
