BANDUNG, BANDUNGSATU.COM – Dalam tiga hari terakhir ini, Pemerintah Kota Bandung sedang berupaya menyelesaikan penanganan sampah pasar, menyusul masa transisi setelah Status Darurat Sampah di Kota Bandung sudah dicabut 26 September lalu.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, di Pasar Sederhana, Kota Bandung, Jumat lalu (06/10).
Hanya saja Ema berpesan, penyelesaian sampah pasar itu dengan syarat sampah yang dibuang adalah residu.
“Persoalan besar sampai sekarang masih ada di pasar contoh tadi kita yang di Pasar Sederhana. Tapi mudah-mudahan 3 hari ini bisa diselesaikan dengan catatan nanti sudah harus sampah residu,” kata Ema.
Oleh karena itu, ia meminta Perumda Pasar agar masif mengedukasi para pedagang untuk mulai mengurangi penggunaan plastik. Ia meminta agar kantung plastic di pasar diganti dengan kantong kertas seperti yang biasa dijumpai di pusat perbelanjaan.
“Tidak boleh ada lagi kresek plastik yang boleh adalah kantong kertas pusat perbelanjaan juga sama toko swalayan juga,” ujarnya.
Pada kunjungan ke Pasar Sederhana itu, Ema Sumarna juga menyatakan, saat ini Kawasan Bebas Sampah (KBS) di sejumlah wilayah Kota Bandung terus bertambah.
“Misalnya di Kelurahan Sarijadi. Dari 11 RW yang ada, 5 di antaranya telah mendeklarasikan diri sebagai KBS. Sedangkan di Kelurahan Isola, dari 6 RW di sana, 4 di antaranya sudah deklarasi KBS. Selanjutnya di Kelurahan Lebak Siliwangi, dari 6 RW yang ada di sana, 5 di antaranya sudah deklarasi KBS,”jelas Ema.
Menurutnya, dampak dari darurat sampah yang dihadapi Kota Bandung membawa hikmah, yaitu harus disikapi dengan kebiasaan baru yang permanen, berupa pengolahan sampah dari skala terkecil.
Ema juga mengapresiasi sektor perbelanjaan dan perhotelan yang telah mengelola sampah secara mandiri. Di antaranya Paris Van Java dan Hotel Grand Tjokro.
Ia terus mendorong seluruh sektor di Kota Bandung, mulai dari perkantoran pemerintah, sekolah, TNI/Polri, kampus, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan rumah-rumah warga untuk menerapkan pengolahan sampah mandiri.
“Sekarang sudah mulai bergerak tinggal kita melihat nanti di institusi sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan kampus secara keseluruhan pusat perbelanjaan toko-toko swalayan dan kita sudah bagi habis semua update sesuai dengan tupoksinya untuk melakukan pengawasan itu,” katanya. (*)
