BANDUNGSATU.COM – Pengurus dan anggota Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) menyoroti kinerja sekretariat dewan (Setwan) KBB yang dianggap tidak profesional.
Mereka mengaku sangat kecewa karena pihak Setwan membatalkan sepihak agenda audiensi yang telah dijadwalkan P4KBB ke DPRD KBB secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas.
“Kami sangat kecewa dan merasa dilecehkan oleh Setwan KBB yang tiba-tiba membatalkan agenda audiensi dengan DPRD hari ini, padahal kami sudah siap dan surat pemberitahuan sudah dilayangkan sejak Jumat (13/8/2021) lalu,” ucap Wakil Ketua P4KBB, Asep Hendra Maulana, Jumat (20/8/2021).
Asep menjelaskan, pembatalan itu juga tidak disertai dengan alasan jelas sehingga membuat pihaknya bertanya-tanya. Awalnya pihaknya memang mengagendakan unjuk rasa, namun karena PPKM Level 4 diperpanjang akhirnya agenda tersebut diubah menjadi audiensi. Pihak Setwan KBB kemudian menjadwalkannya Jumat (20/8/2021) pukul 13.00 WIB.
Pertemuan dengan pihak Setwan, perwakilan Polres Cimahi, dan jajaran P4KBB juga sudah dilakukan Kamis (19/8/2021) terkait bahan audiensi yang akan disampaikan hari ini. Yakni soal dukungan ke DPRD KBB untuk melanjutkan hak interpelasi ke Plt Bupati Hengki Kurniawan dan pelanggaran PPKM oleh Pemda KBB.
“Kami justru mempertanyakan kenapa tiba-tiba agenda ini dibatalkan? Apakah karena kami mendukung hak interpelasi ke Plt Bupati, jadi tidak diberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan aspirasi. Jelas kami semua kecewa, ini menunjukan kinerja Setwan KBB juga tidak profesional,” kata dia.
Menurutnya, hak interpelasi harus terus digulirkan oleh DPRD KBB meski saat ini tinggal didukung oleh 9 anggota DPRD dari dua partai. Yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem. Sebab Plt Bupati Hengki Kurniawan telah melakukan manipulasi data dalam rotasi mutasi yang dilakukannya.
Sedangkan pelanggaran PPKM oleh Pemda KBB adalah dengan membiarkan perusahaan non esensial dan non ekspore yang tetap beroperasi di masa PPKM Darurat dan Level 4. Sementara itu hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak Setwan KBB mengapa agenda audiensi P4KBB dibatalkan.
“Semua warga negara punya hak menyampaikan aspirasi. Jangan hanya karena bersebrangan atau mengkritisi pemerintah jadi dijegal. Sementara yang membela pemda atau menolak interpelasi ke Plt Bupati, mereka bisa audiensi dengan DPRD,” tegasnya. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
