BANDUNGSATU.COM – Perhelatan Pemilu Serentak 2024 sudah di depan mata. Suhu politik dari mulai di daerah hingga pusat khususnya untuk memilih presiden sudah menghangat dengan munculnya sejumlah figur.
Namun sangat disayangkan karena sejumlah figur yang digadang-gadang akan maju sebagai capres/cawapres justru memanfaatkan fasilitas negara untuk menyosialisasikan diri. Terlebih mereka saat ini posisinya masihlah sebagai pembantu presiden.
Aktivis Jawa Barat Asep Lukman (Asluk) menyoroti banyaknya spanduk para menteri bertebaran di beberapa daerah sebagai salah satu calon presiden 2024. Sehingga yang jadi pertanyaan adalah apakah sebelumnya mereka sudah meminta izin Presiden Jokowi untuk melakukan kegiatan kampanye politik seperti itu.
“Itu kan tidak elok, statusnya masih jadi pembantu presiden tapi seperti sudah mendeklarasikan diri mau maju sebaga capres. Kalau mau terang-terangan nanti jika jabatannya sudah selesai, atau kalau mulai sekarang, gentle aja, mundur sebagai menteri, silakan kampanye abis-abisan,” tuturnya, Senin (13/6/2022).
Dia mencontohkan figur menteri BUMN yang dinilainya masih belum mampu menunjukan hasil kerja yang memuaskan publik, tapi begitu percaya diri ingin maju menjadi calon presiden. Saat kondisi masih banyak BUMN yang merugi, semestinya yang bersangkutan fokus kepada kerjanya sebagai menteri.
“Jika beliau memiliki jiwa negarawan harusnya malu menawarkan diri sebagai bakal calon persiden,” tukasnya.
Menurutnya, apakah keberaniannya itu terdorong oleh keadaan yang dilihat bahwa ternyata sebagian masyarakat mudah tergoda oleh politik pencitraan. Atau bisa jadi karena merasa sudah punya banyak duit yang lagi-lagi berdasarkan fakta, politik di negeri ini sarat dengan praktik money politik.
Sebenarnya ada cukup waktu yang tersisa yang masih terhitung panjang. Ada dua tahun lebih bagi dirinya untuk membangun peranan BUMN sebagaimana keinginan Undang-Undang No 19 Tahun 2003.
Yaitu, BUMN sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat UUD 1945.
Untuk itu dirinya menyarankan, daripada bermain politik lebih baik tunjukan kerja dengan maksimal. Jangan sampai terjadi konplik kepentingan yang memicu terjadinya berbagai prilaku yang keluar dari tupoksi.
Negara tentu akan sangat dirugikan, mengingat presiden Jokowi yang sejak awal mengangkat menteri itu sebagai pembantunya dalam rangka memenuhi janji-janji politik presiden. Namun yang terjadi jabatan menteri yang diberikan presiden malah dijadikan sarana untuk meraih ambisi politik pribadi sang menteri.
Seperti masih diingat keinginan presiden Jokowi yang ingin mengangkat sebagian menterinya dari kalangan profesional. Salah satunya ada menteri BUMN Erick Tohir yang dinilai publik dari unsur non parpol. Itu merupakan ikhtiar presiden dalam rangka membangkitkan kepercayaan publik bahwa negara akan dikelola secara profesional dan steril dari muatan politik pribadi yang berdampak pada praktik “konflik kepentingan”.
“Jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan hingga melupakan tugas utama pejabat publik dalam melayani kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
