BANDUNG BARAT,BANDUNGSATU.COM – Pekerjaan rumah di hari pertama masuk Kerja setelah libur panjang lebaran, Bupati Bandung Barat, Hengki kurniawan meminta Sekretaris Daerah harus menghindari pemborosan anggaran
Hari pertama masuk kerja para ASN, Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan langsung menggenjot sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Langkah tersebut dilakukan mengingat masa jabatannya sebagai Bupati Bandung Barat yang tinggal lima bulan lagi. Tepatnya, pada September 2023 mendatang jabatan Bupati Bandung Barat yang diembannya akan habis.
“Mulai dari infrastruktur, Hengki meminta kepada SKPD terkait segera dilelangkan pekerjaannya dan segera berjalan mengingat waktu saya juga lima bulan ke depan sudah berakhir,” ujar Hengki saat ditemui usai menjadi pimpinan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2023, Rabu(26/4).
“Dengan begitu, pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan kemudian finishing Alun Alun Cililin, renovasi Alun Alun Lembang itu bisa segera dirampungkan pekerjaannya,” ulasnya.
Menurutnya, semangat peringatan Hari Otonomi Daerah sejalan dengan sejarah pembangunan KBB yang menginginkan adanya pemerataan pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat KBB.
“Ini momentum kita untuk lebih semangat lagi membangun daerah,” katanya.
“Kemudian bagaimana OPD itu inovatif, kreatif, dan mau berkolaborasi untuk kemajuan daerah,” sambungnya.
Dengan adanya otonomi daerah, terang dia, Pemda KBB diberi kewenangan untuk mengatur, mengelola, serta mengalokasikan berbagai anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Saya berpesan, 2024 harus betul-betul memprioritaskan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur betul-betul anggaran yang langsung berdampak ke masyarakat,” terangnya.
Selain ketepatan anggaran untuk infrastruktur, lanjut dia, pihaknya meminta Sekda KBB untuk mengefektifkan serta mengefisienkan APBD.
Menurutnya, langkah yang dilakukan, yakni dengan menganulir beberapa rencana yang tidak relevan dan masuk kategori pemborosan yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah.
“Misalnya alokasi alat tulis disatu dinas tapi disetiap kegiatan ada lagi nah, ini double-double anggaran seperti ini saya minta dibongkar, anggarannya paling tidak bisa dialokasikan ke yang lain atau ditarik ke Setda,” tuturnya.
“Jadi untuk alat tulis satu pintu. Ada efisiensi karena kalau dihitung-hitung pengadaan alat tulis bisa puluhan miliar kalau digabungkan, serta memastikan apakah iya, kebutuhannya sebesar itu,” ungkapnya. (*)
