BANDUNG BARAT,BANDUNGSATU.COM – Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 terus menuai komentar dari berbagai pihak, termasuk para akademisi. Salah satunya dari Pakar Politik dan Pemerintah Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Sidha.
Menurutnya, terkait dengan WTP yang diraih oleh Kabupaten Bandung Barat selama dua tahun sebanyak dua kali berturut-turut ini, artinya ada sebuah prestasi yang luar biasa.
“Meski begitu, WTP ini tentunya bisa dimaknai dari beberapa aspek, karena kalau kita melihat dari penilaian WTP ini mengacu kepada bagaimana kinerja keuangan dan kinerja dari pemerintah itu sendiri,” tuturnya, Kamis 11 Mei 2023.
Kemudian, sambung dia, kalau melihat apa yang dilakukan Pemda KBB, tentunya masih menyentuh hal-hal yang sifatnya formal untuk keuangan.
“Jadi, belum masuk ke yang sifatnya materiil. Tapi, ini adalah administrasi secara akuntansi pemerintah,” ujarnya.
“Tapi, ini tentunya sesuatu yang baik agar masyarakat tahu juga apa yang kemudian dinilai dari WTP ini,” imbuhnya.
Kedua, terang dia, adalah kinerja bagaimana efisiensi. Terakhir, terkait dengan kekhususan atau jika terjadi kecurangan dan lain sebagainya.
“Artinya, dari ketiga ini KBB baik bisa mendapatkan opini WTP, sehingga menurut saya menganggap ini menjadi sebuah prestasi,” terangnya.
Kendati demikian, tegas dia, sekali lagi pak Hengki dengan kinerja yang sudah dilakukan bersama ASN dan masyarakat ini tidak boleh menjadi anomali.
“Jangan sampai, WTP ini membuat kita menjadi terlena, sehingga hal-hal yang kecil atau remeh tidak terakomodir atau tidak diperhatikan, sehingga, hal-hal yang tidak diharapkan tidak terjadi,” tegasnya.
“Karena, saya melihat beberapa daerah tentunya bisa saja mendapatkan WTP beberapa kali, namun ternyata kepala daerahnya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT),” sambungnya.
Maksudnya, lanjut dia, adalah apa yang sedang dilakukan pak Hengki tentunya harus menjadi perbaikan yang lebih baik lagi ketika mendapatkan WTP, bukan kemudian selesai sampai di sini.
“Artinya, hal-hal yang kemudian KBB dapat hari ini tentunya harus terus ditingkatkan. Itu menurut saya yang pertama,” ujarnya.
Berikutnya, kata dia, WTP ini tentunya tidak boleh kemudian menjadi standar di masyarakat bahwa karena sudah mendapatkan WTP, sehingga tidak ada lagi kreativitas-kreativitas.
“Jadi, hal-hal terbarukan karena sudah mendapatkan WTP justru harusnya ke depan lebih lagi,” katanya.
Ia menambahkan, sekali lagi apa yang dilakukan pak Hengki merupakan sebuah keberhasilan yang tentu pihaknya dan masyarakat juga harus apresiasi.
Meski begitu, masyarakat tentu harus tetap menjadi kontrol dari pemerintah karena WTP ini hadir dan kemudian berhasil tentunya bukan hanya sekadar dari ASN.
“Tapi ada juga andil-andil dari masyarakat, sehingga masyarakat percaya mendapatkan trust atas kinerja, mendapatkan pengelolaan dan lain sebagainya,” tandasnya. (*)
