BANDUNGSATU.COM – Cita-cita pemekaran Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang diidam – idamkan adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang saat ini sepertinya jauh pangang dari api.
Jangankan masyarakat mendapatkan pelayanan prima (Yanma), standar pelayanan minimum (SPM) saja, sepertinya sudah tidak di perhatikan dimana salah satu unsur pelayanan adanya personil yang siap melayani.
Dikarenakan personil ASN yang terbatas, sehingga TKK yang menjadi garda terdepan untuk melakukan tugas pelayanan. Namun saat in para TKK jangankan menghadirkan pelayanan prima, mereka saat ini harus disibukan dengan memperjuangkan hak-hak mereka bahkan harus sampai menggelar aksi.
“Kondisi itu dikarenakan postur APBD Bandung Barat 2022 dalam susana defisit. Bisa juga karena adanya praktik bagi-bagi anggaran untuk saling mengamankan di tahun politik ke depan,” kata salah seorang pendiri KBB, Jajang Solihin di Ngamprah, Rabu (12/10/2022).
Menurutnya, kondisi keuangn daerah yang defisit bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pasti hal tersebut dipicu karena pandemi COVID-19 yang berlangsung selam dua tahun dan itu menyebabkan pendapatan asli daerah menjadi turun.
Informasi yang berkembang bahwa Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan juga menaikan pokir dewan hingga 100% dari asalnya Rp600-700 juta menjadi Rp1,5 miliar. Hal itu juga berkontribusi terhadap terjadinya defisit anggaran, kena bagi-bagi kue APBD yang menjadi lebih besar.
Namun besarnya pokir yang digelontorkan ternyata tidak membaut hubungan antara Plt bupati dan dewan harmonis. Jajang melihat ada indikasi disharmonisasi antara eksekutif dan legislatif, hal itu tercermin dari beberapa pernyataan di media yang seperti membuka ‘dapur’ masing-masing.
“Itu kan gak elok, jangan saling membuka aib, yang akhirnya membuat gaduh. Seorang pejabat pemerintah, harusnya bisa membangun komunikas dan etika politik dengan dewan termasuk partai koalisi. Dewan juga sama harus kritis manakala eksekutif tidak bekerja dengan baik,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
