BANDUNGSATU.COM – Pelaksanaan pembangunan jalan di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) sepanjang kurang lebih 71 kilometer hingga saat ini belum juga terealisasi.
Padahal acara mewah dalam sebuah seremoni groundbreaking atau peletakan batu pertama, telah dilakukan oleh Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan yang dihadiri sejumlah pejabat Pemda KBB di Alun-alun Cililin pada tanggal 28 Mei 2021.
Kondisi itu banyak dipertanyakan oleh warga masyarakat mengingat mereka berharap usai groundbreaking langsung ditindaklanjuti dengan pembangunan fisik di lapangan. Namun faktanya sudah hampir tiga pekan groundbreaking dilakukan, tidak ada tanda-tanda akan adanya pembangunan.
Padahal proyek yang didanai dari uang pinjaman ke PT Sarana Multi Insfrastruktur (SMI) senilai Rp197 miliar tersebut hitungan bunga dan cicilan yang harus dibayarkan sudah berjalan. Sementara pemenang tender PT Brantas Abipraya (Persero) juga sudah ditunjuk sebagai pelaksana megaproyek ini.
Jalan yang akan ditingkatkan itu adalah ruas Jalan Selacau-Cililin, Cililin-Sindangkerta, Sindangkerta-Celak, Celak-Gununghalu, Bunijaya-Cilangari, Cilangari-Cisokan, dan Pembangunan Jembatan Tajim. Saat ini kondisi ruas jalan tersebut khususnya dari Cihampelas-Cililin rusak parah.
Salah seorang warga Cililin yang sempat menyaksikan proses groundbreaking oleh Plt Bupati Hengki Kurniawan, Nani (42) mengakui kalau sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan ada pembangunan. Warga juga banyak yang bertanya kapan realisasi pembangunan akan dilakukan mengingat jalan sudah rusak parah.
“Dulu waktu Pa Hengki ke sini bilangnya tanggal 2 Juni 2021, pembangunan dimulai. Tapi sampai sekarang janji itu gak ada buktinya,” katanya, Sabtu (19/6/2021).
Menurutnya banyak warga yang berharap agar jalan segera diperbaiki. Kondisi jalan yang rusak membuat banyak pengendara motor yang jatuh, terlebih ketika hujan turun karena jalan berubah menjadi kubangan sehingga lubang di jalan tidak terlihat. Apalagi di kawasan Alun-alun Cililin kalau hujan deras turun selalu tergenang seperti kolam.
“Kalau pengendara motor yang jatuh sudah tidak terhitung lagi. Warga pendatang juga kalau melintas ke Cililin selalu nyindir kalau Alun-alun Cililin seperti tempat pembuangan sampah,” keluhnya.
Presidium Advokasi Pedagang Tradisional, KBB, Deni Nursyamsi mengaku sangat kecewa dengan belum terealisasinya janji Plt Bupati Hengki Kurniawan soal perbaikan jalan ke wilayah selatan. Perbaikan jalan itu sudah ditunggu oleh masyarakat lebih dari dua tahun namun sampai sekarang belum terealisasi.
Berapa miliar rupiah sektor ekonomi yang terimbas akibat jalan rusak di wilayah selatan. Seperti terhambatnya atau lamanya distribusi hasil panen warga yang hendak dijual ke luar KBB akibat jalan rusak yang berimas kepada tingginya cost transportasi. Belum lagi banyak kendaraan angkutan yang cepat rusak karena setiap hari harus melinasi jalan rusak.
“Mestinya udah groundbreaking langsung dikerjakan. Justru belum dilakukanya pembangunan menunjukkan perencanaan dan komunikasi antara Pemda KBB yang diwakili Plt Bupati dan pihak pelaksana proyek tidak sinkron. Dimana-mana juga kalau udah peletakan batu pertama, besoknya langsung ditindaklanjuti pembagunan,” kata aktivis dari selatan KBB ini.
Sementara tokoh pemekaran KBB, Asep Ado menilai, masih rusaknya jalan di wilayah selatan yang sampai sekarang belum diperbaiki padahal ceremony groundbreakingnya sudah dilakukan oleh Plt Bupati Hengki Kurniawan, ibarat kado pahit di HUT ke-14 KBB yang jatuh pada 19 Juni 2021.
Dirinya tidak mengerti kenapa pembangunan jalan itu berlarut-larut padahal pinjaman anggaran ke PT SMI sudah dari setahun yang lalu. Selain kendala gagal lelang yang kemudian di lelangkan lagi, hingga akhirnya muncul pemenang, tapi kenapa belum juga ada pengerjaan fisik di lapangan.
“Saya tidak tahu ada dinamika apa setelah diumunkan tapi masih belum dikerjakan jalannya. Kasihan masyarakat di selatan yang harus berjibaku dengan jalan rusak setiap kali beraktivitas,” tuturnya.
Apapun ceritanya, kata dia, pembangunan jalan jalur selatan ini akan menjadi beban ABPD selama dua tahun. Mengingat anggaran ini sumbernya dari masyarakat KBB yg akan dibayarkan dan menjadi sebuah kewajiban masyarakat KBB untuk mengawal dan mengawasi pembangunan tersebut.
Pemda KBB berkewajiban memberi akses kepada masyarakat untuk ikut mengawasinya. Tidak boleh mempersulit ketika masyarakat minta data-data yang diperlukan karena masyarakat berkewajiban ikut mengawasi agar pekerjaannya sempurn. Jangan sampai hutang belum lunas jalan sudah hancur lagi.
“Masyarakat bila perlu minta pengawasan kepada KPK supaya dalam pengerjaan jalan jalur selatan tidak terjadi korupsi. Apapun ceritanya proses pinjaman ke PT SMI sekarang sudah menjadi tanggung jawab Plt Bupati sepenuhnya, jadi keputusan lanjut atau tidaknya proyek tersebut merupakan keputusan pimpinan tertinggi di Pemda KBB,” bebernya. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
