BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Agenda kegiatan rapat-rapat DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih sering digelar di hotel-hotel berbintang. Ironisnya hotel yang dipakai berada di Kota Bandung sehingga PAD-nya tidak masuk ke kas daerah Pemda KBB, sebaliknya justru menjadi pundi-pubdi bagi daerah lain.
Kondisi itu mendapatkan kritikan keras dari aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), KBB. Seperti yang saat ini sedang dilakukan untuk rapat pembahasan RAPBD perubahan tahun 2023 yang di fasilitasi oleh DPRD KBB di Hotel Bintang 4 Mercure Bandung City Center, Jalan Lengkong Besar No 8, Kota Bandung.
“Sangat disayangkan, rapat-rapat DPRD KBB banyak dilakukan di hotel yang ada di Kota Bandung, jadi PAD-nya enggak masuk ke KBB,” ujar Ketua LAKI, KBB, Gunawan Rasyid, Minggu (24/9/2023).
Menurutnya, hal itu menjadi perhatian dikarenakan saat ini nampak nyata masyarakat KBB butuh bantuan pangan khususnya beras akibat kekeringan yang begitu panjang. Sementara kegiatan rapat tersebut dilaksanakan sehari penuh selama dua hari melibatkan seluruh OPD, para Camat dan lembaga yang terkait dengan Pemda KBB.
Bisa dipastikan jika rapat itu kemungkinan bisa menghabiskan biaya lebih dari seratus juta. Misalnya anggaran sebesar itu dibelikan beras sekurang-kurangnya bisa dapat 10 ton dan kalau dibagikan 10 kg/kepala keluarga (KK) minimal 1.000 KK di KBab akan terbantu.
“Saya punya informasi rapat Komisi I dan II DPRD KBB membahas Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dilakukan di Hotel Mercure Bandung City Center pada Sabtu dan Minggu 23-24 September 2023. Sangat disayangkan kenapa dilakukan di hotel dan tidak di wilayah KBB?” tanyanya.
Dikatakannya, sebentar lagi anggota DPRD KBB akan habis masa jabatannya dan akan memulai lagi pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024. Semestinya anggota DPRD yang akan mencalonkan kembali lebih menunjukkan empati terhadap kesusahan masyarakat KBB, sehingga dampaknya akan mendapatkan simpati untuk bisa dipilih kembali.
Namun perilaku seperti itu terkesan seperti menghambur-hamburkan APBD. Tidak hanya lembaga DPRD, OPD di lingkungan Pemda KBB juga diminta agar tidak lagi mengadakan kegiatan di hotel hotel mewah, sebab masih banyak balai latihan kerja milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk berkegiatan.
“Kami berharap Pj Bupati harus mengaudit dan merasionalisasi anggaran semua leading sektor termasuk Sekretariat Dewan. Jangan sampai digunakan untuk kegiatan yang tidak prioritas dan cenderung hanya untuk menghabiskan sisa anggaran, sehingga membuka celah terjadinya korupsi,” tegasnya.
Hadirnya Pj Bupati KBB Arsan Latif, lanjut dia, harus menjadi momentum untuk memperbaiki manajemen pemerintahan di KBB ke depan. Semua stakeholder termasuk masyarakat harus bersatu dan kompak mengawal perubahan ini. Sebab Pj Bupati disamping prilakunya agamis, beliau sangat paham dengan anatomi pemerintah daerah dan sangat paham dengan anatomi penyusunan anggaran berikut modus penyimpangannya.
Mengingat Pj Bupati merupakan konseptor peraturan-peraturan di Depdagri untuk kebaikan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. LAKI juga mengingatkan bahwa potensi PAD sangat bisa ditingkatkan di KBB apabila dari pajak hotel, restoran dan pariwisata, termasuk pajak reklame tidak terjadi kebocoran. Kalau pajak dari sektor teralsebut bisa di optimalkan PAD KBB akan naik signifikan.
“LAKI KBB akan melakukan investigasi di lapangan, apabila ada temuan penyimpangan secara nominal serta ditemukan bukti awal yang cukup, tidak segan siap untuk melaporkan ke KPK,” pungkasnya. (*)
