Dianggap Nyinyir karena Ingin Mekarkan KBU, Inisiator Komite Sebut Tak Ada yang Mustahil

Ketua Tim Inisiator Komite Pemekaran KBU, Agung Darsono saat menjelaskan terkait wacana pemekaran dalam sosialisasi daerah otonom yang dihadiri Camat Parongpong dan sejumlah kepala desa di Kecamatan Parongpong, Senin (31/5/2021). Foto/BANDUNGSATU.COM

BANDUNGSATU.COM – Munculnya wacana memekarkan Kawasan Bandung Utara dan berpisah dari Kabupaten Bandung Barat (KBB) dianggap oleh sebagian kalangan di KBB sebagai sebuah misi yang mustahil.

Namun bagi Tim Inisiator Komite Pemekaran KBU tidak ada istilah yang mustahil jika semua sudah menjadi garisan tangan takdir Ilahi. Itu yang menjadi keyakinan komite pemekaran, apalagi ini merupakan aspirasi dan mandat dari masyarakat.

“Gak da yang mustahil, silahkan saja orang mau bilang apa, kami akan terus berjuang karena ini adalah amanat rakyat,” kata Ketua Tim Inisiator Komite Pemekaran KBU, Agung Darsono saat ditemui usai sosialisasi daerah otonom yang dihadiri camat dan sejumlah kepala desa di Kecamatan Parongpong, Senin (31/5/2021).

Menurutnya komite terbentuk dari aspirasi masyarakat KBU yang ingin mandiri mengelola wilayahnya. Pihaknya akan terus menyosialisasikan ke berbagai stake holder untuk mendukung proses pemekaran KBU.

Saat ini tokoh dan masyarakat yang mendukung pemekaran di tiga kecamatan sudah mencapai 20%. Yakni perwakilan tokoh masyarakat dari Kecamatan Cisarua, Parongpong, dan Lembang (Cipale).

Menurutnya, tidak ada yang mustahil dengan wacana pemekaran KBU walaupun pemekaran Kota Lembang yang lebih dulu mencuat pun belum terealisasi. Contohnya Kabupaten Pangandaran, mengacu UU Otonomi Daerah tidak layak karena tidak ditunjang infrastruktur yang memadai.

“Tapi kan mereka bisa dimekarkan jadi daerah otonomi baru karena kuatnya aspirasi dari masyarakatnya. Jadi tidak ada yang mustahil, karena komite ini didirikan atas keinginan masyarakat, dimana kedaulatan tertinggi ada di masyarakat,” tegasnya.

Agung menegaskan, jangan menganggap upaya pemekaran wilayah sebagai sebuah penggembosan terhadap pemerintah daerah. Tapi itu harus menjadi pelecut motivasi bagi Pemda KBB untuk berbenah lagi.

Disinggung apakah upaya itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemda KBB yang tidal bisa mengakomodir keinginam warga di KBU, Agung menampil hal tersebut.

“Kalau kecewa tidak, hanya kami ingin mengelola daerah secara mandiri. Karena di Lembang itu semua ada, kalau ada kemauan pasti bisa,” tandasnya.

Sebagai catatan, sejak dimekarkan pada tahun 2007 bupati KBB selalu berasal dari wilayah Lembang yang notabenenya wilayah KBU. Bupati Abubakar memimpin sejak tahun 2008 sampai 2018, lalu diteruskan oleh Aa Umbara Sutisna sejak 2018 sebelum ditangkap KPK.

Itu menjadi bukti bahwa figur-figur dari wilayah Lembang punya dukungan politis yang cukup tinggi. Apalagi jika melihat jumlah penduduk, tiga kecamatan di KBU punya jumlah yang sangat besar.

Seperti di Kecamatan Lembang yang terdiri dari 16 desa jumlah penduduknya mencapai 196.690 jiwa, kemudian Kecamatan Cisarua dengan 8 desa jumlah penduduk. Sementara Kecamatan Parongpong dengan 7 desa punya penduduk sebesar 104.714 jiwa. (*)

Editor : Rizki Nurhakim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.