BANDUNGSATU.COM – Satu pejabat dari luar Kabupaten Bandung Barat (KBB) terdaftar mengikuti proses seleksi administrasi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Dia akan bersaing untuk merebut kursi Sekda KBB bersama tujuh pejabat internal dari Pemda KBB yang juga ikut mendaftar. Namun dari tujuh pejabat eselon dua Pemda KBB itu, dikabarkan ada lima yang masih belum mengikuti Diklat Pimpinan 2.
Hal itu dikhawatirkan jadi pengganjal atau mengganggu kinerja mereka manakala terpilih jadi Sekda. Artinya mereka harus mengikuti pendidikan Diklat Pimpinan 2 dan otomatis harus meninggalkan pekerjaannya. Sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu kinerjanya sebagai Sekda.
Selain itu polemik rotasi mutasi yang masih berjalan juga dikhawatirkan berimbas kepada proses open biding Sekda. Sehingga sangat logis ketika muncul usulan dari DPRD KBB agar prosesnya dihentikan dulu mengingat imbas rotasi mutasi pejabat eselon 3 dan 4 yang belum lama dilakukan masih menuai polemik hingga kini.
Mengomentari hal tersebut, mantan pejabat KBB, Dodi Ahadiat memandang apa yang disampaikan DPRD KBB agar open biding ditunda dulu adalah usulan yang masuk akal. Selain karena polemik rotasi mutasi eselon 3 dan 4 masih berjalan, peserta yang daftar juga banyak yang belum ikut Diklat Pimpinan 2.
“Usulan open biding Sekda ditunda bukan sebagai bentuk intimidasi DPRD kepada eksekutif, tapi agar kegaduhan akibat rotasi motasi kemarin semua clear dulu. Apalagi ada sebagian peserta seleksi yang belum mengikuti Diklat Pim 2,” ucapnya, Senin (27/2/2023).
Mantan Kadishub Kadis Bina Marga KBB ini menilai, polemik tersebut terkaitan dengan adanya isu transaksional karena beradar isu ada oknum yang menarik sejumlah uang. Sehingga itu perlu diluruskan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemda KBB. Jika tidak clear, maka akan ada kekhawatiran yang sama akan terjadi pada proses open biding Sekda.
Belum lagi adanya isu yang beredar jika Sekda KBB yang akan terpilih berasal dari luar daerah. Meskipun secara aturan diperbolehkan pejabat dari eksternal ikut open bidding Sekda di KBB, namun itu jadi membuat kegelisahan di sejumlah kalangan. Pasalnya kalau betul Sekda dari luar daerah berarti orang yang sudah lama mengabdi di Pemda KBB di anggap tidak mampu.
Hal itu diketahui dari beredarnya surat panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda KBB yang ditandatangani DR Yudi Rusfiana sebagai ketuanya. Surat nomor 006/PANSEL/2023 tertanggap 27 Februari 2023, menyebutkan ada delapan pejabat yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak.
Mereka adalah Kadis Perkim KBB, Ade Zakir; Kepala Bapenda KBB Duddy Prabowo; Kadisdukcapil KBB Hendra Trismayadi; Kadispora KBB Imam Santoso. Kemudian Sekretaris DPRD KBB Rony Rudyana; Kadisperindag KBB Ricky Riyadi, Kepala DP2KBP3A KBB Eriska Hendrayana; dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Moch Poppy Nopriadi.
Melihat komposisi itu, artinya tujuh pejabat di internal Pemda KBB akan bersaing dengan satu pejabat dari eksternal. Munculnya nama terakhir sebenarnya bukan sebuah kejutan, mengingat pada saat Sekda KBB masih dijabat oleh Asep Sodikin nama tersebut sudah santer disebut-sebut bakal hijrah ke KBB.
Berdasarkan penelusuran, Moch Poppy Nopriadi sempat menjabat sebagai Kadinsos Kota Serang. Dia sempat mengikuti open bidding Sekda Kota Serang tahun 2020 dan masuk tiga besar. Bersama Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten Ahmad Syaukani, dan Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saefudin. Namun posisi Sekda akhirnya jadi milik Nanang Saefudin.
“Ya pasti lah ada perasaan tidak rela ketika tiba-tiba ada orang luar masuk dan jadi orang nomor satu di kalangan ASN KBB. Namun itu semua jadi hak Pa Hengki sebagai user, apakah keputusannya berpihak kepada kearifan lokal atau seperti apa, nanti saja liat,” pungkasnya. (*)
