BANDUNGSATU.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (Kemen ATR/BPN) untuk melakukan evaluasi tata ruang di seluruh Indonesia.
Menurutnya, percepatan izin tidak diimbangi dengan tata ruang yang baik, menimbulkan problem lingkungan yang kuat.
“Contoh di daerah Bandung ada yang ngadu ke saya. Ada perumahan di atas bukit, kampung di bawahnya, kalau hujan (perkampungan jadi) terendam banjir. Batu batu yang ada di atas pada jatuh ke kampung yang ada di bawah. Secara prinsip sudah diizinkan dan memenuhi syarat, tetapi secara lingkungan melanggar etika lingkungan dan itu terjadi di berbagai tempat, bukan hanya di satu tempat,” ucap Dedi dalam Rapat Kerja bersama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021).
Pada konservasi dan sumber daya alam, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu melihat ada masalah kelambanan dalam penanganan konflik antara hewan dan masyarakat di sekitar area konservasi.
Sehingga, ia berharap postur anggaran di 2022 itu agar betul-betul memiliki keberpihakan pada konservasi dan rehabilitasi, bukan hanya mendorong anggaran pagu yang sudah ada.
“Jadi ketika saya kemarin nyobain naik ke atas (hutan konservasi), saya nyobain polhut-nya baru datang. Nah, ini tidak mempunyai kemampuan finansial untuk beraksi dengan lingkungan. Karena berinteraksi dengan lingkungan itu ngobrol pakai ‘rokok’, kemudian bicara dengan lingkungan masyarakat harus berinteraksi, mengeluarkan biaya,” seloroh Dedi dikutip dari laman resmi DPR RI.
Sementara pada kasus hewan ternak yang dimangsa satwa hutan, Dedi menilai pola penanganan yang dilakukan cenderung mengutamakan berita menjadi viral.
Padahal, menurut Dedi, hal cepat yang bisa dilakukan oleh aparat, khususnya jajaran KLHK jika memiliki biaya, adalah dengan mengganti sapi yang diterkam, setelahnya baru melangkah ke yang lain.
“Karena di otak para petani, termasuk para peternak. Ada dendam kalau sudah dimakan sapinya, walaupun salah macan atau salah harimau, ada dendam. Sapi cuma dua-duanya dimakan semua, dendam, akhirnya dipasang racun, dipasang jerat, itu yang sering terjadi,” tegas legislator dapil Jawa Barat VII tersebut.
Di akhir Dedi menyarankan yang perlu dilakukan adalah segera melakukan tindakan terhadap pada setiap masalah yang ada. Kemudian perlu penambahan kekuatan pada personel, sehingga perlu dipikirkan dari sisi postur kementeriannya guna mencegah penanganan masalah yang terlambat karena tidak terdistribusi ke daerah secara langsung.(*)
Editor: Rizki Nurhakim
