BANDUNGSATU.COM – Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober merupakan bukti sejarah perjuangan ulama dan santri dalam memperjuangkan dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.
Momentum itu ditandai dengan seruan KH. Hasyim Asy’ari yang memimpin perumusan fatwa ‘Resolusi Jihad’ di kalangan ulama dan kiai di sejumlah pondok pesantren pada tanggal 22 Oktober 1945.
“Hari santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober merupakan momentum untuk meningkatkan peran pesantren dan peran santri dalam pentas kontribusi terhadap pemerintah baik pusat dan daerah,” kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Aep Nurdin, Sabtu (22/10/2022).
Aep menilai, momentun hari santri juga sangat penting menguatkan peran pesantren, peran kiai, ajengan, dan santri dalam kontribusi perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Terlebih kompleksitas dan dinamika global yang terjadi saat ini begitu cepat.
Adanya Undang-undang dan Perda Pesantren juga semakin memperjelas posisi pesantren dan santri. Serta tentunya kian menegaskan posisi peran keagamaan di dalam pemerintah daerah untuk sama-sama berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang religius.
“Alhamdulillah kita bersyukur dengan adanya UU terkait dengan pesantren dan ditindaklanjuti dengan peraturan daerah di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota karena memperjelas posisi pesantren dan pemerintah daerah,” imbuhnya.
Legislator dari Dapil KBB ini menuturkan, dengan adanya Perda Pesantren, semakin memperjelas peran pesantren dan peran pemerintah daerah. Sehingga fasilitasi harus dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota serta wajib menganggarkan untuk pengembangan pesantren.
Dirinya berharap dengan adanya daya dukung dari pihak pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota ke depan pesantren lebih maju dan berkembang. Apalagi di Provinsi Jawa Barat ada Program One Pesantren One Product (OPOP) yang sangat bangus untuk mendorong bagaimana peran pesantren ke depannya.
“Selamat Hari Santri Nasional, Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan. Semoga Jawa Barat semakin religius, lebih berkembang lagi di dalam pengembangan keagamaan, wirausaha, pendidikan, dan lainnya,” kata anggota Komisi III DPRD Jabar ini. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
