BANDUNGSATU.COM – Tata kelola aset yang terbengkalai, yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PT atau BUMD harus segera diselesaikan dan jangan dibiarkan mengambang statusnya, seperti yang terjadi pada beberapa aset yang dimiliki Pemprov Jabar.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Deden Galih mengatakan, didalam bisnis, hal tersebut harus segera tuntas dan ini yang harus dirancang perencanaannya agar semua aset yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menjadi lebih baik.
“Aset PT Agronesia ini harus segera diamankan, diselesaikan dan dituntaskan, selain itu juga kewajiban-kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak yang lain yang memiliki keterkaitan dengan aspek hukum jangan dibiarkan, karena akhirnya akan memberi masalah dan beban buat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat,” ucapnya di PT Agronesia, Kabupaten Bandung, Rabu (8/9/2021).
Deden menyebut, kondisi PT Agronesia saat ini tidak memiliki kejelasan soal aset yang dimiliki, sehingga pemerintah perlu mengambil peran dalam meluruskan masalah tersebut.
Semua ini harus segera dituntaskan, jangan dibiarkan seperti sekarang ini. Keadaan sekarang aset ini seolah-olah dibiarkan dan tidak memiliki kejelasan. Kalau misalnya aset-aset keadaanya seperti ini yang tidak memiliki kejelasan seperti ini, semua aset ini bisa hilang dan pertanggung jawaban secara hukumnya seperti apa.
“Itu yang harus kita pikirkan kedepanya seperti apa, agar jangan sampai timbul permasalahan dikemudian hari,” ujarnya. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
