BANDUNGSATU.COM– Setidaknya 16.211 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan kabupaten, masih belum terinstalasi. Saat ini, menurut data, baru ada sekitar 4.594 unit titik yang sudah terpasang. Artinya Program Bandung Barat Caang belum dapat menerangi seluruh ruas secara merata.
Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat, Asep Dendih, mengatakan kebutuhan PJU di jalan kabupaten diperkirakan mencapai lebih dari 16.211 unit titik. Sementara jumlah yang baru terpasang sekitar 4.594 titik.
Dengan data tersebut, ia mengakui pemenuhan penerangan jalan masih menjadi pekerjaan besar.
“Untuk jalan kabupaten, kita masih membutuhkan 16.211 unit titik lebih PJU. Sementara kondisi yang ada, hanya 4.594 unit titik yang sudah terpasang,” kata Asep Dendih, Selasa (20/10).
Menurut Asep, tidak ada ruas jalan kabupaten yang sama sekali belum memiliki PJU. Namun, jumlah lampu yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan ideal. Satu ruas yang semestinya membutuhkan 150 titik, misalnya, namun baru dilengkapi sekitar 20 hingga 30 lampu.
Asep menyebut kondisi itu membuat sejumlah ruas masih gelap saat malam hari. Selain persoalan jumlah, pemeliharaan juga jadi tantangan. Dishub melakukan patroli dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait PJU yang rusak.
“Perbaikan dilakukan sesuai status garansi. PJU yang masih dalam masa garansi menjadi tanggung jawab penyedia, sedangkan lampu yang masa garansinya berakhir ditangani anggaran pemerintah daerah,” kata Asep.
Sementara itu Bupati bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki infastruktur sekolah. Biaya perbaikan sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2026.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, anggaran yang disiapkan untuk mememperbaiki 134 ruang kelas jenjang SD dan 48 ruang kelas SMP mencapai Rp 20 miliar. Anggaran Rp 12 miliar juga sudah disiapkan untuk pengadaan perlengkapan mebel atau furnitur sekolah dan Rp 7 miliar untuk sarana utilitas sekolah.
“Perbaikan sekolah tetap menjadi konsen kita tahun ini dan ke depannya karena menurut data masih ada sekolah yang memerlukan perbaikan ruang kelas dan sarana pendukung lainnya,” kata Jeje.
Bukan hanya sekedar merehab sekolah yang rusak seperti ruang kelas, dan banyak juga mebeler yang rusak di sekolah tingkat SD dan SMP. Jeje juga ingin konsep konsep infrastrukturnya yang ramah disabilitas. Konsep ini diimplementasikan melalui penerapan sarana dan prasarana berupa pemasangan guiding block di lorong-lorong sekolah menuju ruang kelas.
Sejumlah sekolah di KBB bahkan sudah mulai menerapkan pembangunan jalur pemandu atau guiding block di akses-akses utama siswa pada tahun 2025. Salah satu contoh yang sudah berjalan yakni di SMP Negeri 1 Cisarua, di mana akses menuju ruang kelas kini telah ramah bagi tunanetra.
“Fasilitas ramah disabilitas, di semua di Bandung Barat kita sediakan fasilitas seperti itu. Tentunya masih banyak lagi sekolah yang masih perlu perbaikan.
InsyaAllah di 2026 dilanjutkan untuk perbaikan ruang kelas dan mebeler yang rusak diganti di Bandung Barat,” ujar Jeje.
Menurut Jeje, perbaikan infrastruktur pendidikan merupakan bagian dari upaya memberikan kenyamanan dan kelayakan ruang belajar bagi siswa. Sehingga akan tetap menjadi program prioritas Pemda bandung Barat meskipun di tengah adanya penurunan fiskal.
Selain dari APBD, pihaknya juga mengusulkan bantuan perbaikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta bantuan dari pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Seperti yang SMPN 02 Ngamprah yang mendapat SCR untuk perbaikan saran toilet.
“Tentunya ini komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi siswa dan memberikan ruang kelas yang laik supaya KBM nyaman,” kata Jeje.
Ditemui terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Edy Syafrudin mengatakan, sesuai instrurksi Bupati Bandung Barat, pihaknya akan mempercepat perbaikan ruang kelas yang sudah terjadwalkan tahun ini.
“Kemungkinan kita September ini mulai. Tahun ini ada perbaikan ruang kelas nilainya Rp 20 miliar, meubelair itu Rp 12 miliar dan sarana utilitas lainnya Rp 7 miliar. Jadi totalnya hampir Rp 40 miliar untuk infrastuktur pendidikan barang dan jasa,” kata Edy. (*)
