BANDUNGSATU.COM – Aliansi Aktivis Anak Bangsa & LSM Anti Korupsi Bersama Element Masyarakat Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa hari ini, di halaman Kejaksaan Tinggi Jabar Rabu (17/09).
Menurut Koordinator Aksi, Agus Satria, unjuk rasa yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jl. RE Martadinata tersebut, berkaitan dengan carut marutnya masalah dugaan korupsi di Bandung Barat.
“Tuntutan kami, minta dalam unjuk rasa tadi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diwakili Asisten Intel Kejati Jawa Barat,Dr. Agustinus Herimilyanto, SH, M.H.Li agar segera melakukan tindakan dengan tepat, melakukan penyelidikan, dan berkoordinasi dengan Pidsus Kejati Jabar agar kasus carut marut penyalah gunaan wewenang di Kabupaten Bandung Barat, yang dilakukan oleh Sekda segera diusut,” kata koordinator aksi, Agus Satria, usai Ujuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Agus juga mengatakan, pihaknya tidak hanya menggelar aksi, namun juga mebawa dokumen dan data sebagai penunjang laporan yang disampaikan pada unjukrasa tersebut.
“Kami juga menyampaikan pelaporan, pengaduan dari LSM, dari kami juga LSM Anti Korupsi, beserta lampiran-lampiran alat pendukung yang sudah diinvestigasi oleh koalisi LSM ini,” jelas Agus.
“Dalam hal ini kami dengan tegas, selain kasus penyalahgunaan wewenang oleh Sekda, Ade Zakir, Kejati Jawa Barat harus juga mengusut oknum-oknum legislatif yang terlibat dalam kasus-kasus di Bandung Barat. Tidak hanya itu, kasus mobil karavan pun harus diusut sampai ke akar-akarnya,” imbuhnya.
Agus bersama elemen LSM yang hadir berupaya secara konsisten dan tegas mengawal kasus-kasus tersebut agar pemerintahan Daerah Bandung Barat bersih dari oknum-oknum yang merusak citra dan mengambil keuntunngan dari sejumlah kebijakan yang diselewengkan.
“Ini demi kepentingan masyarakat Bandung Barat,” tegas Agus.
“Kami dari elemen LSM Anti Korupsi juga meminta Bupati, ikut turun tangan dengan cepat, dengan kondisi tata kelolaan pemerintahan yang seperti ini. Apalagi ada lima OPD strategis yang dikosongkan demi alat politik ini sangat berbahaya bagi pemerintahan yang baru ini,” sambung Agus.
Pihaknya pun menduga mutasi pejabat eselon II di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Agus melihat adanya dugaan intervensi yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda).
Dugaan praktik pemaksaan anggaran itu, kata Agus, mencuat ke publik setelah beberapa pejabat internal membocorkan adanya tekanan dari Sekda agar Dinas PUPR mengakomodasi program tertentu yang sarat kepentingan.
Program tersebut disebut-sebut tidak masuk dalam prioritas pembangunan daerah, namun nilainya cukup fantastis mencapai ratusan miliar rupiah. Selain itu, muncul juga spekulasi bahwa gencarnya sekda bermain anggaran sat ini dan bancakan proyek senilai Rp.114 miliar itu berkaitan dengan ‘Cashback’ untuk menutupi mahar politik dari jabatan yang diperolehnya selama ini. (*)
