BANDUNGSATU.COM – Berawal dari Rotasi Mutasi dan sulitnya sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat berkomunikasi langsung dengan Bupati Jeje Ritchie Ismail, menyeruak isu kongkalikong yang diduga dimainkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), asisten pribadi bupati berinisial R, dan oknum anggota dewan KBB berinisial D
Isu ini tentu merupakan setback, karena sebelumnya KBB sudah berkali-kali menjadijadi sorotan nasional akibat kasus korupsi.
“Tiga bupati sebelumnya ditangkap KPK, dan KBB bahkan pernah dikategorikan sebagai zona merah sehingga Bus KPK sampai didatangkan untuk memberi peringatan keras. Sayangnya, sinyal bahaya itu seolah tak digubris oleh para elite birokrasi di KBB,” kata Ketua LSM GEMPAR (Gerakan Masyarakat Peduli Amanat Rakyat) Jabar, Robi Gunawan.
Seorang kepala OPD yang enggan disebutkan namanya, kata Robi, mengaku sangat kecewa.
“Kita disuruh berbuat baik, jujur, hindari KKN, sudah ikut pelatihan yang diadakan KPK dan retreat dengan biaya besar, tapi pimpinan tidak mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan oleh KPK,” ujar Robi mengutip apa yang disampaikan Kepala OPD tersebut.
Namun fakta di lapangan justru sebaliknya. Dugaan publik menyebut, kebijakan strategis pemerintahan seperti pembahasan anggaran, rotasi mutasi pejabat eselon II, dan penunjukan PLT di lima OPD strategis tidak dilakukan di ruang-ruang resmi pemerintahan.
“Informasi yang beredar menyebut, transaksi politik dagang sapi itu justru berlangsung di ruang-ruang gelap, jauh dari ruang sidang yang semestinya transparan,” ungkap Robi.
Kondisi ini, ungkap Robi, semakin mempertegas anggapan bahwa urusan pemerintahan di KBB kini hanya dikendalikan segelintir orang, seakan menjadi milik pribadi mereka bertiga. Sementara organ resmi pemerintahan, termasuk DPRD, Baperjakat, Inspektorat seolah tidak berdaya menghadapi manuver kelompok ini.
“Yang lebih mengejutkan, suara media massa, LSM antikorupsi, aktivis, mahasiswa, hingga para pendiri KBB yang biasanya lantang melawan praktik korupsi kini mendadak hilang dan diam seribu bahasa. Publik pun mulai bertanya-tanya: apakah mereka dibungkam, diintimidasi, atau memang sengaja diam?” jelas Robi.
Ia menegaskan, praktik semacam ini jelas berbahaya. Rotasi-mutasi yang seharusnya berbasis merit berubah jadi ajang barter jabatan. Penunjukan PLT di OPD strategis tanpa mekanisme jelas hanya memperlebar celah korupsi dan mengacaukan pelayanan publik. Jika dibiarkan, rakyat Bandung Baratlah yang akan menanggung kerugiannya.
Padahal menurut Robi aktivis antikorupsi Jawa Barat pun sudah memperingatkan, Kalau pola-pola gelap ini terus dibiarkan, jangan heran kalau Bandung Barat kembali melahirkan kasus besar.
“Sekda seharusnya jadi teladan integritas, bukan malah jadi bagian dari permainan anggaran,” ungkap Robi.
Lebih jauh Robi mengungkapkan, kini bola panas ada di tangan DPRD Bupati dan aparat penegak hukum termasuk KPK. DPRD didesak segera membentuk pansus khusus untuk mengaudit proses rotasi-mutasi dan penunjukan PLT. Bupati diminta segera menonaktifkan Sekda dan asprinya. Sementara itu, APH bahkan KPK diminta turun tangan bila ada bukti praktik transaksional di balik kebijakan birokrasi Bandung Barat.
“Jika tidak, sejarah kelam akan kembali berulang: Bandung Barat lagi-lagi akan dikenal sebagai daerah sarang korupsi, bukan kabupaten yang berintegritas,” pungkas Robi.(*)
