BANDUNGSATU.COM – Kinerja PT Lestari Asih Sejahtera dalam projek fasilitas umum dan fasilitas sosial CSR dari pembangunan pembangkit listrik Upper Cisokan PT PLN (Persero) yang berada di Kecamatan Rongga, dikritisi oleh tokoh masyarakat Asep Embeb. Meski projek tersebut sudah dimulai sejak dua bulan lalu, namun belum menunjukan progres pembangunan yang berjalan dengan baik.
“Kami secara terbuka menyampaikan kekecewaan dan kecaman keras terhadap kinerja PT Lestari Asih sejahtera dalam pelaksanaan pekerjaan yang hingga saat ini, kurang lebih dua bulan sejak kick off, menunjukkan progres yang sangat lambat dan jauh dari kata layak,” kata pria yang akrab disapa Aki Aki Soleh tersebut, Rabu (24/04)
Ia menegaskan, Keterlambatan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya perencanaan, buruknya manajemen lapangan, serta rendahnya komitmen terhadap tanggung jawab pekerjaan.
“Lebih parah lagi, PT Lestari Asih sejahtera secara nyata mengabaikan kewajiban dasar dalam pelaksanaan proyek, yakni tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak maupun kepada pemerintah setempat di tingkat desa dan kecamatan,” ungkap Asep.
Menurutnya, hal tersebut bukan kelalaian kecil, namun bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi dan etika pelaksanaan pekerjaan.
“Sikap ini menunjukkan bahwa PT Lestari Asih sejahtera seolah bekerja tanpa menghargai keberadaan masyarakat dan pemerintah setempat, serta mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dampaknya jelas, potensi konflik sosial meningkat, kepercayaan publik menurun, dan pekerjaan berisiko semakin kacau di lapangan,” tegasnya
“Kami menilai, jika dalam waktu dua bulan saja sudah menunjukkan kinerja seperti ini, maka sangat wajar publik mempertanyakan kapasitas dan keseriusan PT Lestari Asih sejahtera sebagai pelaksana,” imbuh Asep.
Atas hal tersebut, ia dan masyarakat menuntut dengan tegas, agar dilakukan percepatan pekerjaan secara nyata dan bukan sekadar janji. Mereka juga meminta agar projek segera dilaksanakan sosialisasi terbuka kepada masyarakat dan pemerintah setempat
“Kami juga menuntut kepatuhan penuh terhadap seluruh regulasi yang berlaku tanpa pengecualian dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap tim pelaksana di lapangan yang dinilai tidak kompeten,” desak Asep.
“Apabila dalam waktu dekat tidak ada perubahan signifikan, maka kami tidak akan tinggal diam dan akan mendorong langkah-langkah lanjutan, termasuk pelaporan kepada pihak berwenang serta membuka persoalan ini ke ruang publik yang lebih luas,” imbuh Asep.
Asep berharap projek ini jangan sampai menjadi contoh buruk, bagaimana sebuah pekerjaan dijalankan tanpa tanggung jawab, tanpa komunikasi, dan tanpa menghargai masyarakat di sekitarnya. (*)
