BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Pembentukan panitia khusus (Pansus) rotasi, mutasi dan promosi oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus bergulir, menuai pro dan kontra dari kalangan yang diduga berkepentingan didalam rotasi dan mutasi tersebut.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD KBB, Rismanto mengatakan, dibentuknya pansus rotasi, mutasi dan promosi di lingkungan Pemda KBB sudah sesuai dengan tata tertib dan Undang-undang.
“Jadi, jangan memandang pansus sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebab, dibentuknya untuk mengklarifikasi berbagai spekulasi yang masuk ke dewan,” katanya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Rismanto menyebut, informasi terkait dengan persoalan itu masif. Oleh karena itu, pihaknya menindaklanjuti persoalan tersebut dengan membentuk pansus.
“Jadi berangkatnya dari niat baik dan prosesnya normatif, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan,” menambahkan.
Rismanto mengungkapkan, laporan yang masuk ke DPRD KBB menyangkut dugaan berbagai pelanggaran pada proses mutasi, rotasi, dan promosi itu cukup banyak dan ditindaklanjuti dengan membahasnya di rapat Badan Musyawarah (Banmus).
“Dalam rapat Banmus, semua fraksi secara bulat setuju membentuk pansus,” ucapnya.
“Melalui pansus inilah akan kita cari kejelasan ya, apakah melanggar atau tidak. Yang jelas, spirit kita positif dengan niat baik pula,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Komisi IV DPRD KBB, Bagja Setiawan. Sementara dari perwakilan elemen masyarakat yang hadir antara lain, Ketua DPC Organda KBB Asep Dedi Setiawan, Ketua GOOL Jack Gibas, salah seorang
tokoh pendiri KBB Asep Suhardi, Ketua Pemuda Pancasila KBB Deniswara, Ketua MPI KNPI KBB LIli Supriatna, tokoh Pemuda dari Lembang Agoeng Darsono dan sebagainya.
Ketua MPI KNPI KBB Lili Supriatna menjelaskan, silaturahmi dengan Ketua DPRD KBB tersebut sekaligus menjadi ajang klarifikasi terkait pembentukan pansus mutasi, rotasi dan promosi oleh DPRD KBB.
“Kami ingin tahu mengapa DPRD KBB begitu antusias membentuk Pansus Mutasi, Rotasi dan Promosi,” katanya.
Padahal, menurutnya, banyak hal yang lebih krusial dibandingkan urusan kepegawaian, seperti defisit anggaran yang melilit Pemda Bandung Barat, utang ke PT SMI untuk membiayai proyek perbaikan jalan di selatan, sampai penyertaan modal ke BUMD yang jumlahnya cukup fantastis.
“Tapi mengapa DPRD malah justru memilih membentuk pansus soal kepegawaian ini,” ujarnya.
“Dalam hal ini marwah dewan dipertaruhkan. Kami berharap pembentukan pansus ini bukan atas titipan kelompok manapun,” tegasnya. (*)
