BANDUNGSATU.COM- Tertunda Cukup Lama dan Diwarnai Interupsi, DPRD Bandung Barat Ketok Palu APBD Perubahan dalam Waktu Sembilan Menit di Tengah Malam
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Rapat Paripurna dengan durasi yang sangat singkat pada Rabu, (30/09). Sidang resmi tertinggi dewan tersebut dilaksanakan menjelang tengah malam, dimulai pukul 23.49 WIB dan berakhir kilat pada pukul 23.58 WIB.
Meski hanya berlangsung selama 9 menit, rapat yang dipimpin oleh unsur Pimpinan DPRD KBB bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini berhasil mengetok palu persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) KBB Tahun Anggaran 2026, demi mengejar batas waktu konstitusi. Namun, di balik durasinya yang super singkat, rapat ini sempat diwarnai interupsi dari Jajang, anggota DPRD KBB dari Fraksi PKS.
Dalam suasana yang sempat memanas tersebut, Bupati Bandung Barat , Jeje Ritchie Ismail, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh anggota legislatif.
Bupati mengakui adanya miskomunikasi internal antara pihak eksekutif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan berjanji berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sidang paripurna ini sedianya dijadwalkan pada sore hari pukul 16.00 WIB, kemudian diundur ke pukul 19.00 WIB, hingga akhirnya baru bisa terealisasi beberapa menit sebelum pergantian hari. Penundaan berjam-jam ini dipicu oleh riak besar dalam ekspose akhir TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) sesaat sebelum paripurna dimulai.
Banggar DPRD KBB dibuat murka lantaran TAPD mengubah angka pendapatan dari sektor pajak secara sepihak di detik-detik terakhir. Pada awal pembahasan KUA-PPAS Perubahan hingga pembahasan RAPBD, target pendapatan masih disepakati di angka Rp816 miliar, sesuai dengan target awal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun kedua. Namun, secara mengejutkan, TAPD menyodorkan angka baru di kisaran Rp740-an miliar, yang berarti terdapat selisih penurunan di atas Rp70 miliar.
Diturunkannya target pendapatan pajak ini secara otomatis berimbas langsung pada pemangkasan pada pos anggaran belanja. Alhasil, Banggar dan TAPD terpaksa melakukan proses ‘urut kacang’ kembali untuk menyisir dan memilah ulang program-program kerja yang harus dikorbankan atau dikurangi anggarannya. Proses penyelarasan ulang yang rumit di detik-detik akhir inilah yang membuat tensi meninggi dan memaksa paripurna molor hingga tengah malam.
Penurunan target pendapatan di detik-detik terakhir ini langsung menuai kritik pedas dari eksternal. Ketua Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan (Puskapol Ekbang), Holid Nurjamil, menyatakan bahwa sorotan tajam sepatutnya diarahkan kepada TAPD, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB. Menurutnya, penurunan target di sektor pajak ini bisa diartikan sebagai cerminan kegagalan instansi terkait.
“Langkah menurunkan target pendapatan ini berimbas pada potensi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Sebab, pada tahun kedua sudah jelas ditargetkan sebesar Rp816 miliar, tetapi ini malah diturunkan secara drastis,” ujar Kolid Nurjamil.
Holid pun mempertanyakan dasar fundamental dari kebijakan penurunan tersebut.
“Dasar penurunannya apa? Apakah sudah ada kajian teknokratiknya? Padahal daerah sedang tidak dalam kondisi force majeure (keadaan darurat). Artinya bisa dikatakan gambaran kegagalan dari Bupati dan Wakil Bupati terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan,” tegas Kolid.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tepat dua menit sebelum batas akhir waktu pengesahan, APBD Perubahan KBB TA 2026 kini melangkah ke tahap evaluasi di tingkat Provinsi, menyisakan catatan kritis mengenai performa tata kelola keuangan daerah di sisa tahun anggaran. (*)
