BANDUNG SATU.COM – Pemilihan Sekda definitif Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus hati-hati dan dilakukan dengan mempertimbangkan track record yang bersangkutan. Jangan sampai figur yang dipilih memiliki persoalan hukum di masa lalu yang dapat berimbas kepada kinerja di masa depan.
“Penentuan Sekda definitif di KBB oleh Bupati harus teliti dan hati-hati. Jangan sampai yang punya persoalan hukum atau pernah terkait dimintai keterangan atas satu kasus hukum, justru yang dipilih,” kata Sekjen Pimpinan Pusat Komite Pencegahan Korupsi (KPK), Jabar, Yulisman, SH, di Ngamprah, Rabu (29/3/2023).
Menurutnya, perjalanan KBB sebagai daerah otonomi baru sejak tahun 2007 telah mencatatkan sejarah pahit. Bagaimana tidak dalam dua kali kepemimpinan secara berturut-turut Bupati KBB di cokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejarah kelam itu jangan sampai terulang karena memilih Sekda definitif yang tidak tepat.
Di bawah kepemimpinan Bupati Hengki Kurniawan, dirinya berharap bisa membawa KBB ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan semangat dan cita-cita berdirinya KBB sebagai daerah otonom baru. Salah satu titik awal itu bisa terwujud adalah melihat dari proses open bidding Sekda yang sudah di tahap akhir.
Namun ada kegalauan sebagian besar warga KBB karena ada calon yang masuk tiga besar tetapi calon tersebut adalah terperiksa KPK. Seseorang di periksa karena di tengarai berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kasus yang terjadi di KBB pada masa lalu.
“Oleh karena itu kami meminta KPK untuk segera melakukan verifikasi berkaitan dengan proses open bidding Sekda KBB. Sebab sebagai warga masyarakat KBB berharap tidak ada lagi pejabat KBB yang berurusan secara hukum dengan KPK,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut dia, penentuan Sekda ini tidak hanya melihat dari CV dan syarat administrasi saja. Sebab bisa saja itu semua sudah terpenuhi oleh tiga kandidat yang direkomendasikan oleh tim pansel. Namun juga harus melihat dari integritas dan moralitas dari figur tersebut. Sebab dua indikator itu sangat sulit dicari pada konsisi saat ini.
Masyarakat KBB saat ini sangat merindukan pimpinan yang bersih. Siapapun yang diangkat jadi Sekda, asalkan punya nawaetu yang bagus, track record bagus, bersih dari KKN, masyarakat dan birokrat pasti akan mendukung. Sebab jika sudah menjabat Sekda lalu harus mondar-mandir karena terkait kasus hukum maka akan bisa mengganggu kinerja dan jalannya roda pemerintahan.
“Selama tahun 2008-2022 ada 16 kepala daerah di Jabar yang tersandung masalah korupsi dan itu dua di antaranya dari KBB. Masyarakat KBB tidak mau itu terjadi lagi, untuk itu Sekda KBB haruslah yang bersih dari kasus korupsi dan memahami tentang wilayah KBB,” ujar Direktur Eksekutif LBH Kencana Sastra Nagara KPK Jabar ini. (*)
