BANDUNGSATU.COM – Tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat, Haji Syahbandar, didampingi Eman Sulaeman, Sunaryo dan H. Anwar Sadeli berkumpul di Kampung Selacau Kecamatan Batujajar dalam refleksi pergantian tahun dari 2025 ke tahun 2026.
Dalam kesempatan itu Syahbandar mengatakan, bahwa cita-cita pemekaran Bandung Barat itu adalah mensejahterakan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik. Sayangnya sampai saat ini, cita-cita itu masih berjalan tertatih-tatih.
“Cita-cita pemekaran itu kesejahteraan masyarakat. Pelayanan ke masyarakat. Semua program keberpihakan harusnya kepada masyarakat. Tapi sampai saat ini kata bahasa Sundanya, atung keneh, atung keneh, belum terasa dirasakan oleh masyarakat semuanya,” kata H. Syahbandar, Rabu (31/12)
Syahbandar pun mengatakan, satu tahun sudah cukup untuk Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail untuk belajar.
Saatnya Bupati Jeje membuat kebijakan yang terasa oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat semuanya.
“Ini tolong dirubahlah sikap-sikap yang kemarin jelek itu menjadi baik. Terutama pelayanan ke masyarakat, pengguna anggaran. Seperti kemarin-kemarin. Dan untuk tahun 2026, harus berpihak terhadap masyarakat. Intinya ke masyarakat, gitu saja. Jadi sekarang kan kelihatannya banyak masyarakat yang belum terlayani semua. Bagaimana itu?” ungkap Syahbandar.
Ia mengingatkan kembali bahwa fungsi Bupati itu adalah pengayom masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik.
“Tapi yang jelas mungkin Bupati ini harus betul-betul mengayomi masyarakat, harapan dari saya selaku masyarakat Bandung Barat. Apa yang terjadi tahun 2025 masalah muncul dan gunjang- ganjing. Sekarang sudah lah semua harus akur dan kompak untuk menuju KBB lebih baik. Jadi harus betul-betul kita sesuaikan dengan tupoksinya masing-masing,” jelasnya.
Syahbandar berharap agar gonjang-ganjing soal Sekda, soal romut kemarin bisa dibicarakan baik baik untuk kemudian berkerja bahu-membahu membangun Bandung Barat ke depan.
Ia juga mengingatkan kembali agar semua kembali pada khitah. Cita-cita pemekaran Bandung Barat yang bertujuan adalah mensejahterakan masyarakat.
“Yang jelas mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan pendidikan. Sekarang kan IPM KBB, nomor beberapa KBB paling bawah kan dari daerah lain di Jabar, paling buruk kan. Meningkatkan IPM saja KBB tidak punya target presentasi,” tegas Syahbandar.
“Ini salah satunya mungkin faktornya. Bandung Barat seperti begini. Kita di IPM saja rendah. Dulu sampai 6,7 kita sebagai pendiri KBB menjadi malu lah dari daerah – daerah lainnya. Jadi di KBB IPM nya harus digenjot. Daya beli masyarakat harus ditingkatkan seperti apa dan bagaimana. Adalah harapan saya seperti itu untuk Bandung Barat,” imbuhnya.
Ia sendiri mengingatkan, bahwa masyarakat yang selama ini diam, saat- saat pada puncak ketidak puasannya bisa saja masyarakat KBB bergerak. Tidak akan diam. Ia pun menyoroti bahwa stagnannya Bandung Barat tidak hanya di bidang ekonomi dan pemerintah tingkat kecamatan pun nyaris sama.
“ Kalau tidak salah sekarang camat-camat juga di Plt kan? Nah ini bagaimana untuk membina ke desa? Ini salah satu faktor yang akan menunjang pelayanan ke masyarakat,” jelasnya.
Infrastruktur pun tak lepas dari sorotan Syahbandar. Ia melihat, sampai saat ini insfrastruktur di KBB masih belum dibangun dengan baik. Jalan ia lihat masih banyak yang tidak baik, tentunya hal tersebut akan menghambat laju ekonomi.
“Ke depan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang sekarang dinakodai oleh Jeje dan Asep Ismail itu harus menciptakan satu keharmonisan antara Legislatif dan Eksekutif, itu kuncinya. Kedua harus bisa membina kepada birokrasi. Bahasanya itu jangan, yes men. Anak buah harus punya prinsip sendiri dan ide- ide, itu saja ke depannya,” tegas Syahbandar.
Sementara itu salah satu Pendiri KBB lainnya, Eman Sulaeman menambahkan, menyoroti soal anggaran yang harus diserap
“Kita harus bisa memaksimalkan anggaran. Ini tip, jangan bermain main dengan anggaran. Kan sudah jelas anggaran itu buat masyarakat. Satu itu. Kedua, anggaran sudah jelas, peruntukannya dari mana ngambil anggaran itu? Bentukannya dari Musrenbang,” kata Eman.
“Hasil Musrembang itu untuk anggaran disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat KBB. APBD KBB katanya tadi malam kan sudah diketuk sama DPRD. Jangan sampai salah, anggaran ini dimanfaatkan yang lain-lain. Tapi dengan sudah jelas adanya Musrenbang itu, anggaran untuk dipergunakan dengan baik,” imbuh Eman.
Eman juga menegaskan bahwa anggaran sebaiknya di drop sesuai dengan prioritas dan jangan sampai ada unsur kepentingan. Dengan demikian tidak akan menimbulkan friksi dan kegaduhan seperti beberapa waktu ke belakang.
“Jadi jangan sama kelompoknya saja yang merasakan anggaran itu. Tapi harus seluruh masyarakat Bandung Barat merasakan. Dulu teman-teman berjuang untuk memekarkan Bandung Barat untuk kesejahteraan,” pungkas Eman. (*)
