BANDUNGSATU.COM – Rapat Monitoring dan Evaluasi Area Intervensi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dengan Tim KPK tahun 2025 yang dilaksanakan di Perkantoran Pemda KBB, Selasa (28/10) dihadiri seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (KPD) di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat.
“Tim Satuan Tugas Pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat dengan para SKPD di lingkungan Pemda KBB, sempat menyoroti dan pembahasan tentang pokok pikiran (Pokir) DPRD KBB, diduga bernilai sekitar Rp100 milyar yang resmi hasil evaluasi pemprov jabar tersebut yang diambil dari APBD tahun anggaran 2025 dan ada tambah ‘pokir siluman’ sebesar Rp30 milyar usulan dari anggota DPRD KBB, jadi jumlahnya sebesar Rp130 milyar hasil pembahasan dengan TAPD,” kata Pemerhati Kebijakan Publik Jabar, Wanwan Muliyawan
“Diduga anggaran pokir tersebut banyak kejanggalan dan terbalik dengan perencanaan. Anggaran pokir dewan tersebut seharusnya melalui hasil reses dewan yang menyerap aspirasi masyarakat dulu. Baru setelah itu ke anggaran yang dibutuhkan dan diusulkan.
Tetapi anggota DPRD KBB ini, mindset adalah malah besaran uangnya dulu baru dicocokan ke kegiatan yang berada di SKPD, seharusnya pokir itu program bukan pagu anggaran. Carut marut pokir ini tidak lepas peran Tim Badan Anggaran DPRD KBB, yang dipelopori anggota DPRD KBB DAM dan kawan kawan,” imbuhnya.
Wanwan mengatakan, anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda KBB disinyalir banyak yang merupakan anggaran titipan dewan yang masuk dalam pokok pikir (Pokir).
“Informasi yang didapat anggaran pokir Rp130 miliar tersebut, dititipkan ditiap dinas dan itu pun di bagi beberpa bidang. Belum lagi pokir/visi misi bupati sehingga habis APBD KBB,” kata Wanwan.
Kondisi ini yang membuat pengusaha lokal Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan proyek di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sejak satu tahun terakhir, karena para dewan sudah bawa pengusaha masing masing.
Hal tersebut, lanjut Wanwan, ditengarai karena sejumlah paket pengadaan barang maupun jasa di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemda Bandung Barat merupakan pokok pikir (Pokir) anggota DPRD.
“Bukan hanya paket proyek yang diusulkan, Anggota DPRD juga menyiapkan pengusaha sendiri untuk mengerjakan satu proyek. Imbasnya, para pengusaha lokal ini tak bisa ikut bersaing dapat pekerjaan meski mereka telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelas Wanwan.
“Habis semua dibabat sama program Pokir DPRD. Kita gak bisa dapat pekerjaan karena Pokir ini juga diduga sudah disiapkan pengusahanya,” imbuhnya.
Dia menyebut usulan Pokir dari DPRD memang diperbolehkan secara regulasi. Tujuannya untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang tidak tercover oleh mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Namun, usulan Pokir dari DPRD hanya sebatas program saja tak mesti harus masuk hingga tataran teknis bahkan menyiapkan pengusaha.
“Saya tau kalau Pokir itu diatur undang-undang. Tapi di KBB praktiknya kan malah membunuh para pengusaha lokal yang punya integritas dan rekam jejak pekerjaan. Sementara diduga mereka cuma bawa pengusaha asal asalan, bahkan cuma pinjam CV dari toko bangunan,” kata Wanwan mengutip apa yang disampaikan sumber di lingkungan Pemda KBB.
Menurutnya, jumlah Pokir DPRD di lingkungan Pemda Bandung Barat bervariasi, tergantung jenis OPD dan besaran anggarannya menduga di salah satu dinas hingga puluhan paket dikuasai Pokir DPRD.
Jadi Pokir DPRD ini tak hanya berbentuk pengadaan barang dan jasa, bisa pula berupa pelatihan bahkan bimtek di satu dinas.
“Kalau gini yang terjadi bukan hanya pengusaha yang rugi. Tapi juga sistem demokrasi kita terancam. Mestinya fungsi DPRD itu mengawasi sekarang justru masuk ke ranah eksekusi melalui Pokir,” tambahnya.
Sementara itu salah satu pegawai di Dinas Pemda Bandung Barat mengakui bahwa beberapa paket proyek milik Pokir DPRD. Di kantor tempat dirinya bekerja tak kurang dari puluhan paket pekerjaan merupakan Pokir anggota DPRD. “Betul banyak Pokir anggota dewan. Kurang lebih ada puluhan paket kalau di dinas saya,” kata pegawai yang enggan disebut namanya. (*)
