BANDUNGSATU.COM – Gaya komunikasi publik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini tengah menuai sorotan tajam dan kritik keras dari berbagai pihak.
Serangkaian pernyataan yang dilontarkan orang nomor satu di parlemen KBB tersebut menurut Ketua Paguyuban Aspirasi Masyarakat (PAS MAS) Bandung Barat, Wawan Hendrawan, dinilai kerap memicu polemik dan kegaduhan politik yang tidak perlu, terutama di saat daerah sedang menghadapi agenda-agenda krusial.
Yang paling baru, pada Jumat kemarin (25/09), Ketua DPRD kembali memantik kontroversi dengan melontarkan isu terkait pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) KBB. Pernyataan ini menurut Wawan, sangat tidak berlandaskan urgensi dan salah momentum.
”Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama DPRD sebenarnya sedang dikejar target dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Proses pembahasan anggaran perubahan ini merupakan fase vital yang dipimpin langsung oleh Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), berkolaborasi dengan jajaran DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD sendiri,” jelas Wawan, Sabtu (26/09).
Wawan menegaskan, Langkah Ketua DPRD yang menggulirkan isu reposisi jabatan Sekda di tengah rapat-rapat anggaran dinilai sebagai bentuk komunikasi yang kontraproduktif. Kebiasaan melempar pernyataan spekulatif ini dinilai menabrak koridor fungsi kepemimpinan parlemen.
”Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pimpinan DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) konstitusional yang tegas, di antaranya, Memimpin Sidang dan Menyimpulkan Hasil Rapat: Ketua DPRD berkewajiban memimpin rapat dewan dengan adil dan menyelaraskan perbedaan pendapat untuk mencapai mufakat, bukan menciptakan polarisasi baru. Menjaga Kemitraan Sejajar dengan Pemda, regulasi mengamanatkan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai mitra sejajar. Pimpinan dewan wajib memelihara hubungan kerja yang harmonis demi kelancaran urusan pemerintahan dan mewakili Lembaga Secara Resmi: Ketua DPRD bertindak sebagai juru bicara resmi lembaga, sehingga setiap pernyataan seyogianya mencerminkan sikap institusional dan kolektif-kolegial, bukan opini pribadi,” ungkap Wawan.
Wawan Hendrawan, menyayangkan sikap Ketua DPRD yang terkesan mengedepankan ego politik dibanding kepentingan stabilitas daerah.
“Kami dari PAS MAS sangat menyayangkan gaya komunikasi Ketua DPRD yang kerap memicu riak politik tidak produktif. Menggulirkan wacana pergantian Sekda di tengah pembahasan APBD Perubahan 2026 adalah langkah yang salah momentum dan kekanak-kanakan,” ujar Wawan
.
Meski demikian, Wawan mengungkapkan pula nilai historis kepemimpinan Sekda KBB yang selama ini memiliki rekam jejak kerja sama yang sangat baik dengan parlemen.
Menurutnya, hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Bandung Barat secara historis selalu berjalan harmonis dan dinamis. Kondisi tersebut jauh berbeda dengan situasi yang terjadi saat ini di bawah kepemimpinan Ketua DPRD sekarang.
“Secara historis, hubungan komunikasi antara Sekda dan unsur pimpinan DPRD sebelum-sebelumnya selalu terjalin dengan sangat baik. Sebelum kepemimpinan Mahdi, komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif itu berjalan sangat harmonis. Ada ruang dialog yang sehat dan saling menghormati, bukan saling menjatuhkan atau membuat gaduh di media seperti sekarang,” ungkap Wawan.
Menurut Wawan, baik Sekda selaku Ketua TAPD maupun DPRD hari ini memegang tanggung jawab besar atas nasib anggaran kemaslahatan rakyat. Agar polemik komunikasi buruk ini tidak terus berlanjut dan menyandera kepentingan publik, PAS MAS mendesak adanya langkah struktural yang tegas dari internal partai pengusung.
“Supaya kegaduhan ini tidak terus-menerus berlanjut dan merugikan daerah, kami meminta dan mendesak jajaran DPRD dari fraksi PKS serta struktural partai untuk segera melakukan evaluasi total. Kami meminta PKS mengganti Ketua DPRD KBB saat ini dengan kader lain yang lebih baik, lebih bijak, dan memiliki kapasitas komunikasi publik yang matang,” tegas Wawan.
Wawan menyebut, berdasarkan catatan, hal ini bukan kali pertama komunikasi Ketua DPRD memicu konflik di ruang publik. Beberapa pernyataan sebelumnya juga sempat membuat gaduh.
”Beberapa pernyataan yang memicu konflik, antara lain saling silang Pendapat di Media. Ia kerap melempar kritik terbuka yang bersifat personal terhadap kebijakan internal pemda sebelum menempuh jalur koordinasi resmi atau rapat kerja komisi,” kata Wawan.
”Selain itu, pernyataan kebijakan sepihak. Beberapa kali mengeluarkan klaim sepihak terkait kesepakatan politik atau anggaran yang belum sepenuhnya disetujui oleh seluruh fraksi di tubuh DPRD, sehingga memicu konflik internal keanggotaan dewan,” imbuh Wawan.
Wawan juga menyebut soal isu pergantian Sekda (Terbaru). Mahdi menggulirkan wacana pergantian pucuk pimpinan birokrasi (Sekda) tepat di hari Jumat kemarin, di mana konsentrasi TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD seharusnya fokus seratus persen menyelesaikan evaluasi anggaran perubahan 2026.
”Gaya komunikasi yang cenderung menyerang ini dikhawatirkan dapat menghambat jalannya roda pemerintahan. Publik berharap, sebagai pimpinan lembaga representatif rakyat yang diikat oleh sumpah jabatan dan peraturan perundangan, lembaga legislatif KBB dapat berjalan lebih kondusif demi mengawal agenda anggaran yang menyangkut hajat hidup masyarakat Bandung Barat,” pungkas Wawan. (*)
