BANDUNGSATU.COM – Pendiri Bandung Barat, Gunawan Jaya Diharja melihat perjalanan Bandung Barat senantiasa penuh dengan dinamika, baik itu dinamika tinjauan sudut pandang positif maupun negatif.
Ia menyebut dinamika ini harus disikapi oleh semua elemen termasuk stakeholder para pejuang yang peduli dan juga tentu harus mengacu pada cita-cita marwah pemekaran awalnya, yaitu masyarakat di wilayah Bandung Barat menginginkan sebuah daerah otonomi baru, .
”Pertama, ada untuk pelayanan semakin mudah, akses semakin cepat, kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat. Makanya para tokoh berkeinginan untuk bagaimana upaya-upaya kita bisa membuat satu usulan menjadi daerah otonomi baru. Perjalanan sampai sekarang sudah hampir 20 tahun, KBB berdiri,” kata Gunawan, Minggu (24/05).
”Tanggal 19 Juni itu akan ulang tahun yang ke-19 Bandung Barat. Tetapi tentu secara evaluasi, kita harus banyak berpikir serius sudah sampai sejauh mana prosentasi pemberian kemanfaatan terhadap masyarakat atau juga kemudorotan yang terjadi Kalau dilihat dari tingkat eskalasi pembangunan fisik, memang ada grafik meningkatkan. Di mana-mana layanan lebih cepat, lebih mudah, meskipun di sana-sini masih ada ketimpangan, kekurangan. Tapi infrastruktur jalan, kemudian juga tingkat layanan di desa, di kecamatan sudah semakin ada perbaikan, meskipun belum 100 persen,” ungkapnya.
Gunawan juga mengatakan, saat ini yang terpenting adalah bagaimana upaya menguatkan esensi daripada integritas birokrasi. Karena bagaimanapun juga pembangunan secara fisik dan ekonomi harus meningkat.
”Tetapi manakala ini pengelola yang membuat regulasi kemudian yang melaksanakan itu integritasnya kurang bisa dipertanggungjawabkan ya akan carut marut seperti yang sekarang kita sadari betul perjalanan di Bandung Barat Punten bukan mendiskreditkan dari perjalanan, tapi ini sebuah kenyataan. Bupati kena kasus hukum, Bupati yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu mencerminkan bahwa lemahnya sisi pengawasan dan tata kelola di birokrasi,” jelas pria yang akrab disapa Gunjay dan pembuat logo dan mars Kabupaten Bandung tersebut.
”Nah, jadi upaya-upaya yang harus sekarang menghindarkan supaya tidak terjadi hal-hal yang semacam itu, tentu banyak upaya yang harus kita lakukan. Pengetatan sistem pengawasan, baik itu pengawasan internal maupun eksternal, misalnya,” katanya.
Sementara Itu Tokoh Pendiri KBB lainnya, Yan Suryana Warman mengatakan, Pemerintah daerah itu terdiri dari Bupati dan DPRD. Ia berharap mengharapkan, seperti dulu diikhtiarkan saat berdiri, KBB dapat memberikan pelayanan prima sehingga Kesejahteraan masyarakat makin meningkat. Namun ia melihat bahwa cita-cita masih jauh apa yang diharapkan oleh masyarakat.
“Dan ini semuanya tergantung kepada pemerintah daerah yang terdiri dari bupati sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif. Dimana pemilihan bupati seperti sekarang ini sebetulnya belum waktunya bagi kita. Dimana masyarakat masih ekonomi rendah, pengetahuan politiknya juga rendah,” kata Warman.
”Maka pada saat pemilihan yang dilihat bukan figur, bukan latar belakang figur, bukan pendidikan figur, tapi sabarah merena duitna (Seberapa memberinya) dengan Rp50.000 saja, dengan Rp100.000 saja mereka sudah menjual dan yang dipilihnya tidak tahu kwalitas figur orangnya. Untuk lima tahun yang akan datang, mereka akan merasakan menderita karena pelayanan tidak prima,” imbuh Yan Warman.
Menurut Yan Warman semua ini karena pimpinan-pimpinan yang ada di DPRD maupun di eksekutif kurang mengerti. karena latar belakangnya sulit.
”Pemerintah itu jangankan orang yang baru terjerumus ke situ. Kita lihat saja Pak Abu itu kurang bagaimana. Almarhum Bupati KBB pertama Abu Bakar itu pendidikannya di bidang pemerintahan sampai S2, kemudian pengalamannya mulai dari ajudan sampai camat, sampai jadi sekda, sampai jadi Bupati. Tapi toh sama saja tersandung. Jadi ibaratnya Bandung Barat ini kawah candra di muka sebagai tempat penggodokan. Apakah dia akan kuat atau dia hancur lebur,” jelas Yan Warman.
Yan Warman juga menilai bahwa Undang Undang Pemilu harus diubah. Selain itu juga perlu adanya edukasi politik pada masyarakat.
”Organisasi masyarakat yang mendukung perkembangan KBB dengan Pemda, dengan DPRD, itu bekerjasama memberikan pencerahan kepada masyarakat di bidang politik. Supaya nanti pada saat-saat pemilihannya akan datang, betul-betul mereka bisa selektif memilih figur-figur pemimpin dan tidak asal asalan,” jelasnya.
Eman Sulaeman, tokoh pendiri KBB yang lain menyebut pendidikan politik menjadi penting untuk masyarakat. Ia mengatakan partai politik memiliki tugas untuk membuka mata masyarakat agar paham dan terbuka literasi politiknya.
”Ini tugas fungsinya ya para partai politik. Pertama menyadarkan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu harus cerdas. Mulai berpikir bahwa bukan hanya untuk sekarang, dan sesaat memilih pemimpin. Tapi berpikir bagaimana bahwa seorang figur yang nanti diberikan amanah sebagai figur pimpinan untuk bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat, kemanfaatan masyarakat rentang waktu lima tahun. Bukan hanya berbicara sekarang. Sekarang, seminggu, nanti setahun, dua tahun, ya gitu lagi,” kata Eman.
Eman menyebut bahwa menjadi seorang pejabat harus memiliki kompetensi dan integritas, agar kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan.
”Berdasarkan kompetensinya, rekam jejak, integritas, kinerja. Itu yang harus dibuat sebagai bahan acuan mempromosikan seseorang untuk menjadi pemangku jabatan. Bukan karena kedekatan politik, kemudian balas jasa, hubungan keluarga,” pungkas Eman. (*)
