BANDUNGSATU.COM – Ketua komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi memberikan tanggapan pada para tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat yang mengkrisi carut marutnya pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, karena lemah dalam pengawasan dan tata kelola di birokrasi.
Sandi mengatakan, tata kelola masih terus di upayakan dan terus menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanaan.
“Semoga di tahun ini realisasi perda terkait tata kelola organisasi bisa segera menjadi Peraturan Bupati (Perbup) terlebih ada beberapa perangkat daerah yang harus segera beroprasi beriringan dengan tuntutan perubahan regulasi, seperti Bappelitbangda dan Diskominfotik,” kata Sandi, Senin (25/05).
Semoga upaya-upaya ini menjadi ikhtiar dalam memberikan pelayanan dan memudahkan dalam pelayanan, terlebih akses informasi yang sangat mudah, sehingga pemerintah pun harus bisa menyesuaikan dan memberikan informasi lebih baik yang harus sampai ke masyarakat untuk memudahkan informasi dan akses pelayanan lebih dekat,” imbuh Sandi.
Sandi menegaskan Diskominfotik harus mengambil peran dalam memberikan informasi atas apa yang harus di ketahui oleh masyarakat Bandung Barat dan DPRD juga akan terus mendorong dan menagih Perbup sebagai aturan oprasional dari Perda yang sudah kita sepakati bersama dalam perubahan beberapa nomenklatur perangkat daerah.
“Kami haturkan terimakasih kepada tokoh-tokoh yang terus memberikan informasi dan ini lah yang harus kita hidupkan antara pemerintahan daerah dan masyarakat untuk bisa saling memberikan informasi yang lebih baik untuk pembangunan dan membumikan cita-cita pemekaran Bandung Barat,” ungkap Sandi.
Ia menyatakan, DPRD akan langsung berkoordinasi untuk perubahan nomenklatur prioritas untuk segera dilaksanakan dan dituntaskan pelaksanaan Perbubnya.
“Ada 4 perangkat daerah seharusnya di pertengahan tahun ini sudah berubah, terutama dibagian perencanaan daerah dan Diskominfotik,” ungkap Sandi.
“Apa yang menjadi diskusi para tokoh masyarakat dari hasil indeks reformasi birokrasi, ada yang menjadi jantung perencanaan yang harus digenjot oleh Pemda dan menjadi tolak ukur ke depan di perangkat daerah terutama di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik,” jelas Sandi.
Perangkat daerah tersebut, kata Sandi, menjadi jantung data dan informasi yang harus digenjot inovasinya. (*)
