BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Keterangan tertulis dari DPRD KBB soal Pelaporan PJ Bupati KBB Arsan Latif pada Presiden dinilai Fraksi Demokrat tidak diperlukan lagi. Ketua Fraksi Demokrat DPRD KBB Pither Tjuandys menyatakan, pihaknya mendukung penuh Pelaporan LAKI KBB. Gagal dibentuknya Pansus laporan LAKI ke Presiden Joko Widodo, diduga syarat ada tekanan masyarakat terhadap anggota DPRD KBB di media sosial terutama yang dibahas media sosial whattsApp grup yang mempertanyakan dana Pokok Pikiran atau dana aspirasi tahun 2023 yang dikelola oleh tiap Dinas yang bearada di lingkungan Pemda KBB diduga titipan anggota DPRD KBB. Ketika ramai berita DPRD KBB akan buat pansus laporan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB, tentang Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif ke presiden.
Phiter mengatakan, surat pelaporan perihal kinerja Arsan Latif itu telah diterima oleh Kemendagri dan masih tahap proses klarifikasi pembuktian.
Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut Pither, DPRD KBB tidak akan melakukan pembentukan Pansus, karena tidak mempunyai data secara utuh yang berkaitan pelaporan LAKI kepada Kemendagri itu.
Pither menjelaskan, pembentukan Pansus harus sesuai mekanisme dan Tata Tertib (Tatib) dan diusulkan, untuk kemudian dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas materi yang diusulkan tersebut.
“Pansus tidak akan dilakukan karena kami tidak mempunyai datanya, saat ini kami hanya menunggu hasil pemeriksaan klarifikasi dari Kemendagri,” ujarnya.
Terkait surat yang disampaikan LAKI ke DPRD KBB, kata Pieter, surat tersebut telah didisposisi ke komisi I dan sudah dikomunikasikan ke ketua DPRD KBB.
“Kami dari DPRD KBB akan menampung semua yang di sampaikan ketua LAKI KBB, dan untuk laporan ke Mendagri itu sudah tepat,” jelas Phiter.
Ia pun menjelaskan, Arsan Latif bukan merupakan seorang Bupati, akan tetapi Pj Bupati Bandung Barat, yaitu pejabat karir dari Kemendagri yang mendapat Surat Keputusan (SK) dari Presiden dan ditunjuk menjadi Pj Bupati.
Jabatan Arsan Latif akan selesai setelah adanya Bupati definitif hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) KBB 2024 mendatang.
“Pada prinsipnya, kita melihat persoalan Pj Bupati Bandung Barat dari sisi pelaksanaan untuk melanjutkan tugasnya dan memperbaiki banyaknya permasalahan yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya,” tuturnya.
Pither juga menegaskan bahwa Fraksi Demokrat DPRD KBB sangat mendukung pelaporan LAKI KBB pada Presiden.
“Fraksi Demokrat mendukung penuh pelaporan LAKI KBB. Keterangan tertulis dari DPRD KBB soal Pelaporan tersebut, tidak diperlukan lagi,” kata Pither, Jumat lalu (06/04)
“Pansus tidak akan dilakukan karena kami tidak mempunyai datanya, saat ini kami hanya menunggu hasil pemeriksaan klarifikasi dari Kemendagri,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI KBB saat dikonfirmasi berterima kasih pada dukungan Fraksi Demokrat.
“Pimpinan dan Fraksi DPRD KBB sangat mendukung pelaporan LAKI KBB melalui Presiden RI dan khususnya Fraksi Partai Demokrat mempertegas bahwa prosedur pelaporan tersebut sudah sangat tepat,” jelas Gunawan.
Ditanya soal peluang pembentukan Pansus, Gunawan mengatakan hal tersebut hanya alternatif penyelesaian.
“Tapi kalau dicermati hari ini, Pansus sudah tidak relevan karena pembentukan nya secara normatif harus melalui proses yang panjang, sementara laporan LAKI KBB sudah disampaikan kepada Presiden sejak 30 Januari 2024. Tentu sudah terlalu lama dan ini menjadi preseden buruk terhadap Kemendagri apabila tidak segera tuntaskan,” ucapnya.
Guras, sapaan akrab Ketua LAKI KBB menegaskan, bahwa proses penanganan di Itjen Kemendagri sudah berjalan signifikan.
“Kami sendiri sudah dimintakan klarifikasi selama lima kali termasuk oleh Tim Litsus, sementara berdasarkan informasi lebih dari lima belas Kepala Dinas sudah dimintai keterangan, dan berdasarkan temuan prosesnya terungkap dugaan pelanggaran Kinerja, Etik, Gratifikasi, UU ITE, dan UU No.1 Tahun 1946 yang sudah terdokumentasikan berikut Saksi dan dua alat bukti permulaan. Minimal melanggar Sumpah Jabatan,” ujarnya.
Guras menyatakan, pergerakan LAKI KBB selalu berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan LAKI KBB ke Presiden RI berupa penilaian kinerja bukan pribadi.
“Ini merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, dan ini sebagai bentuk persuasif agar tidak terjadi kegaduhan untuk menjaga marwah Kemendagri,Pemda KBB dan AL itu sendiri,” ucapnya.
Ia menambahkan, terungkapnya dugaan pelanggaran tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi kinerja PJ Bupati KBB AL, dalam kurun waktu triwulan kedua sesuai Permendagri No.4 Tahun 2023, dimana presentasi capaian angka angka kinerja Penyelenggaraan Pemerintah KBB sudah disampaikan pada tanggal 26 Maret 2024.
“Sementara yang LAKI KBB sampaikan, adalah nilai nilai kepemimpinan dan ini merupakan bagian penting yang harus dimasukkan dalam evaluasi kinerja PJ Bupati KBB AL dalam evaluasi triwulan dua tersebut,” tegas Guras.
Ia juga menyebut, bahwa fakta hari ini, akibat kegaduhan tersebut diduga telah terjadi pembelahan di masyarakat maupun kalangan para OPD, bahkan merebak informasi di masyarakat bahwa Kas Daerah diduga kesulitan keuangan.
“Banyak kegiatan yang sulit dilaksanakan termasuk hutang kepada pihak ketiga APBD 2023 hingga saat ini belum terselesaikan,” jelasnya.
Menyikapi kondisi tersebut LAKI KBB meyakini bahwa Mendagri akan bertindak cepat dan bijak agar penyelenggaraan pemerintahan KBB segera normal kembali, dan pasca lebaran merupakan waktu yang tepat untuk mengeksekusinya, seiring hasil penilaian evaluasi kinerja PJ Bupati KBB triwulan dua.
“Kami sendiri berusaha bijak dan menahan diri, walaupun sudah mengantongi saksi dan dua bukti permulaan yang cukup, kami tidak mencoba melebar di KPK maupun Bareskrim Polri selama Mendagri konsisten dalam penyikapannya,” ujar Guras.
Atas beragam dukungan yang disampaikan, LAKI KBB mengucapkan terima kasih atas atensi dan dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh Ormas dan LSM.
“Khususnya Ketua MPC Pemuda Pancasila Kang Deniswara, Pejuang LAKI KBB dan Pimpinan DPRD KBB sehingga kami Istikomah dalam pergerakannya,” kata Guras.
“Di suasana menjelang hari raya Idhul Fitri kami segenap Pengurus LAKI KBB menyampaikan Taqabbalallahu Minna wa minkum, khususnya kepada PJ Bupati KBB Arsan Latif, seluruh masyarakat Bandung Barat, Presiden RI, Kemendagri, Itjen Kemendagri. Kami ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Mohon maaf lahir dan batin,” pungkas Guras. (*)
