BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) prihatin terhadap masih carut-marutnya kondisi pemerintahan di Pemda Bandung Barat. Di satu sisi Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif tersandung kasus Pasar Cigasong Kabupaten Majalengka, saat ia menjadi Inspektorat Wilayah IV Kemendagri.
Selain itu P4KBB juga ikut prihatin dengan jalannya pemerintahan yang masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Antara lain soal Pansus Rotasi Mutasi yang saat ini belum dibubarkan. P4KBB khawatir bahwa anggaran Pansus tersebut tetap mengalir karena belum dibubarkan.
“Dibuat Pansus itu kan pada sidang Paripurna. Pada sidang pleno di sidang Paripurna. Tapi pada hari ini kita melihat pansus itu belum dibubarkan. Berarti saya mencurigai, bahwa ini dana honorer pansus itu masih bisa berjalan,” kata Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Yakob Anwar Lewi, S.Ip, Kamis (13/06)
Yakob mengatakan idealnya pansus tersebut dibubarkan dengan cara kembali mengadakan sidang Paripurna dengan agenda laporan hasil Pansus dan juga rekomendasi Pansus pada Bupati dan Kemendagri.
“Selanjutnya apabila patut diduga adanya Pelanggaran pidana atau gratifikasi. Itu segera dilaporkan oleh APH (Aparat Penegak Hukum- red),” tukas Yakob.
Belum dibubarkannya Pansus, Yakob mengatakan P4KBB akan segera beraudiensi dengan DPRD, karena menduga adanya gratifikasi, karena saat itu banyak Sekali laporan Pelanggaran soal rotasi mutasi tersebut.
Yakob sendiri mencontohkan, bahwa organisasi masyarakat saja ketika mengadakan kegiatan ada pembubaran panitia. Apalagi Pansus yang dibuat oleh lembaga negara.
P4KBB juga merasa prihatin bahwa perjalanan KBB sebetulnya bagus. Hal itu ditandai dengan kenaikan APBD. Namun disayangkan, karena kenaikan APBD itu tidak sejalan dengan baiknya birokrasi.
“Ini adalah political will daripada Bupati dan para Birokrasi. Harus punya visi ke depan. Jangan hanya pencitraan seperti apa yang sudah dilakukan. Karena pencitraan itu akhirnya menyimpang dari RPJMD yang sudah Ditetapkan,” jelas Yakob.
Yakob berpesan agar permasalahan carut marutnya KBB bisa selesai, maka antar birokrasi harus kompak.
“Jangan sampai terjadi keributan. Permasalahan – permasalahan birokrasi harus bisa menyatukan, antara birokrasi satu yang lainnya. Jangan sampai birokrasi itu mementingkan dirinya sendiri. Justru harus bisa berfikir bangaimana Bandung Barat itu lebih maju lagi,” kata Yakob.
Yakob juga meminta pada persiapan jelang Pilkada saat ini, partai bisa menyiapkan Calon Bupati yang berkualitas.
“Diharapkan juga partai politik bisa memilih orang orang yang bagus. Kan melalui fit and proper tes? Tentu saja akan dilihat sikapnya bagaimana. Jangan sampai salah pilih lagi, salah pilih lagi. Meski Pj Bupati kemarin kasusnya di Majalengka, namun nama Bandung Barat terbawa dan tercoreng,” tegasnya. (*)
