BANDUNGSATU.COM – Menjelang aksi unjuk rasa besar yang rencananya akan digelar Senin, 13 Oktober oleh kelompok Masyarakat Peduli Bandung Barat (MPBB) bersama sejumlah aktivis Jawa Barat, aroma tekanan halus dan bujuk rayu mulai terasa kental.
Sejumlah aktivis yang semula bersiap menyuarakan penolakan terhadap carut-marut birokrasi, dugaan korupsi, dan permainan anggaran di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai menerima telepon dan pesan WhatsApp misterius. Isinya seragam, mulai dari permintaan agar aksi dibatalkan sampai cukup diganti dengan “diskusi.”
”Bukan hanya aktivis, sejumlah jurnalis di wilayah KBB pun mulai merasakan tekanan halus, bahkan sebagian terang-terangan. Salah satu jurnalis lokal, yang selama ini dikenal vokal memberitakan dugaan korupsi dan kekacauan administrasi di KBB, dikabarkan diingatkan oleh pihak Pemkab melalui seseorang agar pemberitaannya tidak terlalu keras dan tetap “cover both side,” Sebuah upaya yang di permukaan tampak etis, namun di baliknya tersimpan pesan politis yang kental “Pelankan tekanan terhadap penguasa,” kata Pemerhati Kebijakan Publik Jabar, Wanwan Muliyawan
Wanwan mengatakan, sumber internal menyebut, gelombang intimidasi halus ini mulai meningkat sejak pemberitaan terkait permainan anggaran, rotasi mutasi pejabat yang sarat kepentingan, dan dominasi Sekda AZ, oknum dewan DAM, ”Kepala BKAD, Heru Budi Purnomo (HBP) serta aspri bupati R (Ridwan- red) semakin sering muncul di media. Pemerintah daerah, yang merasa terpojok oleh narasi publik, diduga mulai mencari cara untuk meredam tekanan dengan pendekatan personal, baik terhadap aktivis maupun awak media,” jelasnya.
”Sejumlah aktivis KKPMP mengaku telah Komando Kesatuan Peduli Merah Putih (KKPMP) KBB, menerima WhatsApp dari pihak yang mengaku utusan pejabat daerah. Pesannya serupa. “Tidak usah demo, nanti kita bicarakan baik-baik.” Bahkan ada yang disertai iming-iming pertemuan “tertutup” dan janji akan ada “perhatian” bagi mereka yang mau menunda aksi. Upaya semacam ini dinilai sebagai bentuk pembungkaman aspirasi publik secara halus,” imbuh Wanwan Muliyawan
Sementara itu, kata Wanwan, surat pemberitahuan resmi terkait aksi demonstrasi sudah dikirim ke Polres Cimahi oleh KKPMP Dalam surat itu disebutkan bahwa massa akan menggelar aksi damai di dua lokasi strategis Kantor Pemda KBB dan Gedung DPRD KBB. Namun hingga kini, sejumlah pihak terus berupaya menghambat gerakan tersebut dengan berbagai cara, mulai dari bujukan, tekanan psikologis, hingga ancaman terselubung.
“Ini bukan lagi sekadar bujuk rayu. Sudah masuk tahap intervensi terhadap hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” ujar salah satu aktivis senior yang menolak disebutkan namanya. Ia menambahkan, ada indikasi kuat bahwa perintah pembatalan aksi datang dari pejabat tinggi di lingkungan Pemkab KBB.
Wanwan pun mengatakan, Kondisi ini menambah panjang daftar persoalan di tubuh pemerintahan Bandung Barat. Sebelumnya, publik sudah dikejutkan dengan laporan mengenai bancakan anggaran APBD, SILPA panas yang dimainkan untuk proyek dadakan, dan rotasi pejabat yang sarat aroma transaksi. Kini, ketika masyarakat mulai bereaksi, justru muncul upaya sistematis untuk meredam suara kritis.
”Di sisi lain, beberapa media lokal yang selama ini dikenal vokal kini mulai “dilunakkan.” Beberapa redaksi mengakui adanya pendekatan dari pejabat tertentu agar narasi pemberitaan dibuat “lebih seimbang.” Bahkan, ada kabar bahwa kerja sama media dengan pemerintah daerah dijadikan alat tekanan, siapa yang kritis, akan dicoret dari daftar kerja sama,” jelas Wanwan.
”Fenomena ini menciptakan suasana tidak sehat di Bandung Barat. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, dua pilar penting demokrasi, kini tengah diuji di daerah yang seharusnya menjadi cermin reformasi birokrasi. Bila tekanan terhadap jurnalis dan aktivis dibiarkan, maka publik akan kehilangan sumber informasi yang jujur dan independen,” imbuhnya.
Banyak pihak meyakini, gelombang bujuk rayu ini tak lepas dari ketakutan para aktor kekuasaan terhadap desakan moral publik. Mereka tahu bahwa jika unjuk rasa besar itu terjadi, semua mata akan tertuju pada AZ, DAM, R, dan HBP, empat nama yang disebut-sebut sebagai pengendali kekuasaan dan uang di balik layar birokrasi KBB.
Namun, dari pantauan terakhir, para aktivis tampaknya tidak gentar. Mereka menyatakan tetap akan turun ke jalan, membawa aspirasi rakyat yang muak dengan korupsi, kolusi, dan permainan jabatan. “Kami sudah terlalu lama diam. Bandung Barat harus diselamatkan dari orang-orang yang mempermainkan sistem,” tegas salah satu koordinator aksi.
”Sikap keras aktivis ini justru memperlihatkan bahwa tekanan dan intimidasi gagal meredam semangat perlawanan. Publik pun mulai menaruh simpati dan menunggu langkah aparat penegak hukum, apakah mereka akan mengawal kebebasan berpendapat, atau justru ikut menjadi bagian dari upaya pembungkaman ini,” tegas Wanwan.
Pada akhirnya, imbuh Wanwan, gelombang protes di Bandung Barat bukan sekadar soal unjuk rasa. Ini adalah seruan moral untuk membersihkan birokrasi dari tangan-tangan kotor yang selama ini mempermainkan amanah rakyat. Dan semakin keras upaya pembungkaman dilakukan, semakin jelas pula siapa yang sedang panik di balik panggung kekuasaan.
”Senin nanti akan menjadi ujian, apakah Bandung Barat masih punya ruang bagi kebenaran dan keadilan, atau sudah sepenuhnya dikunci oleh ketakutan dan kepentingan segelintir elite. Berharap aparat penegak hukum segera untuk turun tangan ada carut marut di Pemda KBB. Kasus dugaan korupsinya sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,” pungkas Wanwan
Adanya tekanan halus, pihak aktivis dan media akan meminta perlindungan hukum untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan ketika melakukan tugasnya di lapangan dari pihak pihak yang mengintervensi. (*) terkait aksi demonstrasi sudah dikirim ke Polres Cimahi oleh KKPMP Dalam surat itu disebutkan bahwa massa akan menggelar aksi damai di dua lokasi strategis Kantor Pemda KBB dan Gedung DPRD KBB. Namun hingga kini, sejumlah pihak terus berupaya menghambat gerakan tersebut dengan berbagai cara, mulai dari bujukan, tekanan psikologis, hingga ancaman terselubung.
“Ini bukan lagi sekadar bujuk rayu. Sudah masuk tahap intervensi terhadap hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” ujar salah satu aktivis senior yang menolak disebutkan namanya. Ia menambahkan, ada indikasi kuat bahwa perintah pembatalan aksi datang dari pejabat tinggi di lingkungan Pemkab KBB.
Wanwan pun mengatakan, Kondisi ini menambah panjang daftar persoalan di tubuh pemerintahan Bandung Barat. Sebelumnya, publik sudah dikejutkan dengan laporan mengenai bancakan anggaran APBD, SILPA panas yang dimainkan untuk proyek dadakan, dan rotasi pejabat yang sarat aroma transaksi. Kini, ketika masyarakat mulai bereaksi, justru muncul upaya sistematis untuk meredam suara kritis.
”Di sisi lain, beberapa media lokal yang selama ini dikenal vokal kini mulai “dilunakkan.” Beberapa redaksi mengakui adanya pendekatan dari pejabat tertentu agar narasi pemberitaan dibuat “lebih seimbang.” Bahkan, ada kabar bahwa kerja sama media dengan pemerintah daerah dijadikan alat tekanan, siapa yang kritis, akan dicoret dari daftar kerja sama,” jelas Wanwan.
”Fenomena ini menciptakan suasana tidak sehat di Bandung Barat. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, dua pilar penting demokrasi, kini tengah diuji di daerah yang seharusnya menjadi cermin reformasi birokrasi. Bila tekanan terhadap jurnalis dan aktivis dibiarkan, maka publik akan kehilangan sumber informasi yang jujur dan independen,” imbuhnya.
Banyak pihak meyakini, gelombang bujuk rayu ini tak lepas dari ketakutan para aktor kekuasaan terhadap desakan moral publik. Mereka tahu bahwa jika unjuk rasa besar itu terjadi, semua mata akan tertuju pada AZ, DAM, R, dan HBP, empat nama yang disebut-sebut sebagai pengendali kekuasaan dan uang di balik layar birokrasi KBB.
Namun, dari pantauan terakhir, para aktivis tampaknya tidak gentar. Mereka menyatakan tetap akan turun ke jalan, membawa aspirasi rakyat yang muak dengan korupsi, kolusi, dan permainan jabatan. “Kami sudah terlalu lama diam. Bandung Barat harus diselamatkan dari orang-orang yang mempermainkan sistem,” tegas salah satu koordinator aksi.
”Sikap keras aktivis ini justru memperlihatkan bahwa tekanan dan intimidasi gagal meredam semangat perlawanan. Publik pun mulai menaruh simpati dan menunggu langkah aparat penegak hukum, apakah mereka akan mengawal kebebasan berpendapat, atau justru ikut menjadi bagian dari upaya pembungkaman ini,” tegas Wanwan.
Pada akhirnya, imbuh Wanwan, gelombang protes di Bandung Barat bukan sekadar soal unjuk rasa. Ini adalah seruan moral untuk membersihkan birokrasi dari tangan-tangan kotor yang selama ini mempermainkan amanah rakyat. Dan semakin keras upaya pembungkaman dilakukan, semakin jelas pula siapa yang sedang panik di balik panggung kekuasaan.
”Senin nanti akan menjadi ujian, apakah Bandung Barat masih punya ruang bagi kebenaran dan keadilan, atau sudah sepenuhnya dikunci oleh ketakutan dan kepentingan segelintir elite. Berharap aparat penegak hukum segera untuk turun tangan ada carut marut di Pemda KBB. Kasus dugaan korupsinya sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,” pungkas Wanwan
Adanya tekanan halus, pihak aktivis dan media akan meminta perlindungan hukum untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan ketika melakukan tugasnya di lapangan dari pihak pihak yang mengintervensi. (*)
