BANDUNGSATU.COM – Selama enam bulan pertama kepemimpinan Bupati Jeje Ritchie Ismail menuai kritik tajam. Publik menilai jalannya pemerintahan belum menunjukkan arah jelas, bahkan cenderung stagnan. Sorotan tidak hanya terkait visi-misi yang dianggap terlalu aman, tetapi juga kegagalan reformasi birokrasi yang kini menyeret peran Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai panglima ASN.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan, Holid Nurjamil
Holid pun menerangkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menempatkan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat hanya pada kisaran 5,20–5,80 persen. Angka ini hampir sama dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.
“Kritik muncul karena target tersebut dianggap sekadar menjaga stabilitas, tanpa keberanian menembus capaian lebih tinggi,” terangnya.
Padahal, angka kemiskinan di Bandung Barat masih berada di level 10,49 persen—lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat, sementara tingkat pengangguran terbuka juga masih di atas angka ideal.
“Tanpa terobosan, target zona aman ini dipandang tidak cukup untuk membawa perubahan berarti,” kata Holid
Holid menyoroti juga masalah lain yang disorot adalah kemandekan reformasi birokrasi. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memenangkan Rini Sartika dalam sengketa jabatan belum dijalankan dengan jelas oleh Pemkab Bandung Barat.
Padahal, keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius soal komitmen pemerintah daerah terhadap supremasi hukum. Lebih jauh, proses assessment pejabat eselon II yang tinggal menyisakan tahap wawancara juga tidak kunjung diselesaikan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola manajemen ASN di daerah.
“Kegagalan menjalankan reformasi birokrasi semakin memperlihatkan lemahnya peran Sekretaris Daerah. Selama lebih dari dua tahun menjabat, Sekda dinilai gagal mengawal perubahan di tubuh birokrasi,” ujarnya.
Sebagai panglima Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus Ketua TAPD, Sekda dianggap bertanggung jawab atas tersendatnya manajemen aparatur maupun perencanaan anggaran. Kritik semakin keras karena TAPD kerap dinilai gagal merumuskan arah kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Situasi ini berbahaya bagi jalannya pemerintahan daerah. “
“Enam bulan pertama adalah tolok ukur, Bupati Kabupaten Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail. Kalau target ekonomi hanya di zona aman, putusan pengadilan diabaikan, assessment pejabat mandek, dan reformasi birokrasi gagal dijalankan, jelas ada masalah serius. Sekda sebagai panglima ASN dan Ketua TAPD harus ikut bertanggung jawab,” tegasnya.
Holid Nurjamil pun menambahkan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekda, sulit berharap ada percepatan pembangunan di Bandung Barat.
“Bupati tidak bisa hanya mengandalkan lingkaran pribadi. Kunci keberhasilan ada pada kemauan politik untuk membereskan birokrasi yang macet. Kalau ini tidak dilakukan, kepemimpinan hanya akan dicatat sebagai serangkaian seremoni, bukan kerja nyata,” tambahnya.
Enam bulan kepemimpinan Jeje Ritchie Ismail menjadi catatan keras bagi publik Bandung Barat. Dengan target pembangunan yang terlalu aman, birokrasi yang gagal berbenah, dan komunikasi yang tertutup, arah kepemimpinan justru semakin dipertanyakan. Kritik publik kini menuntut langkah konkret, bukan sekadar janji dan seremoni tahunan. (*)
