BANDUNGSATU.COM – Komitmen penerapan aturan yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi komitmen Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail. Jeje mengatakan, dirinya tidak menutup diri dan membuka ruang bagi semua pihak demi Kabupaten Bandung Barat lebih baik di kemudian hari.
“Tentunya, saya mendukung elemen masyarakat apabila menemukan hal janggal di Bandung Barat akan segera ditindaklanjuti,” kata Bupati Jeje Ritchie Ismail, Sabtu (11/10).
Jeje menegaskan, pihaknya akan menggandeng stakeholder terkait, untuk memastikan perjalanan roda pemerintahan di Bandung Barat sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Saya akan berkoordinasi dengan Polres dan Kejaksaan untuk mengusut semua ini,” katanya. Jeje mengatakan, pihaknya tidak mentolerir seluruh tindakan melawan hukum di wilayah pemerintahan.
Oleh karena itu, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan yang diterima. “Bila ada laporan dugaan penyalahgunaan wewenang administrasi maupun korupsi, saya akan segera perintahkan Inspektorat dan meminta Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan detail,” tegas Jeje.
Ia menegaskan, pihaknya akan menindak tegas bagi para ASN di Bandung Barat yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin rasa adil kepada semua pihak.
“Jika mereka terbukti, tentunya akan segera melakukan evaluasi ataupun menggantinya, baik itu level kasi, kabid, sekretaris dinas, kabag, kepala dinas, kepala badan, para asisten, dan staf ahli, termasuk sekda,” pungkasnya.
Statemen Jeje ini ditanggapi Ketua LSM Barisan Muda Peduli Rakyat (BMPR), M. Safari Zaelani dengan pesimis. Ia khawatir apa yang disampaikan Jeje hanya sebagai janji manis saja. “Kalimatnya manis, statemennya tegas. Namun pertanyaannya: kapan tindakan nyatanya?” kata Safari, Minggu (12/10).
“Rakyat Bandung Barat sudah terlalu sering diberi kata-kata indah, tapi terlalu jarang melihat aksi. Masalah terbesar KBB hari ini bukan kurangnya janji, tetapi kurangnya keberanian untuk mengeksekusi. Komitmen tanpa keputusan hanya akan menjadi retorika murahan. Dan publik sudah muak,” imbuh Safari.
Realitanya, carut marut administrasi, birokrasi yang amburadul, permainan jabatan, APBD yang dipreteli, Silpa panas yang dimainkan, proyek siluman yang dibagi-bagi, semua itu bukan lagi isu, tapi fakta telanjang. Puzzle besar penyimpangan kini sudah tersusun sempurna. Siapa aktornya pun bukan rahasia lagi.
“Nama-nama seperti AZ (Sekda sekaligus panglima birokrasi), Ridwan (Aspri Bupati), dan DAM (oknum Dewan yang ikut campur urusan eksekutif) sudah terlalu sering disebut. Masyarakat tahu. ASN tahu. Media tahu. Bahkan Bupati pun seharusnya tahu.
Jadi jika Bupati masih pura-pura tidak tahu, dia sedang membiarkan diri dipermainkan oleh lingkaran setan kekuasaan,” ungkapnya.
Bupati boleh bilang “akan menindak siapa pun yang melanggar hukum.” Tetapi publik menuntut lebih: tindak dulu orang-orang terdekat Anda sendiri yang menjadi biang kerok kekacauan ini! Jangan hanya berani pada bawahan level kasi atau staf.
Keberanian diuji saat harus menyentuh orang dekat yang selama ini berlindung di balik nama Bupati. “Bagaimana mungkin Bandung Barat bisa maju jika pusat kendali anggaran, mutasi pejabat, dan keputusan strategis dikuasai oleh segelintir orang di luar jalur resmi? Bagaimana visi daerah bisa berjalan jika Sekda lebih berkuasa dari Bupati? Jika oknum dewan bisa mengatur proyek? Jika aspri bisa menutup akses kepala OPD kepada Bupati?,” ungkap Safari.
“Apakah Bupati sadar, selama ini loyalitas palsu yang mengelilinginya justru menghianatinya? Mereka menggunakan nama Bupati untuk menekan ASN, mengatur mutasi, membagi proyek, bahkan mengancam aktivis. Inilah pengkhianatan politik tingkat tinggi. Jika Bupati tidak segera menonaktifkan mereka, maka Bupati bukan hanya lemah, tetapi dianggap dan menjadi dugaan kuat ikut menikmati permainan yang terjadi saat ini,” imbuhnya.
Safari mengungkapkan jika Bupati benar ingin membangun Bandung Barat yang lebih baik, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan lingkaran dalamnya sendiri. Bandung Barat tidak akan sembuh jika virus dibiarkan hidup dalam tubuh pemerintahan. Operasi besar harus dimulai dari jantung kekuasaan, bukan tempelan kosmetik.
Bagaimana meningkatkan kualitas layanan masyarakat jika pejabat berintegritas dan berpengalaman diparkir, sementara orang tak kompeten dipromosikan hanya karena loyalitas sektoral? Mutasi yang tidak adil, promosi yang tidak objektif, dan jabatan yang dijadikan barter politik akan melahirkan birokrasi dungu yang hanya pandai berkata “siap,” tapi tidak mampu bekerja.
Bandung Barat, kata Safari, butuh aparatur yang profesional, bukan tukang angguk. Butuh pejabat yang berani, bukan penjilat. Butuh pimpinan yang mengambil risiko, bukan pencipta alasan. Dan semua itu berawal dari keputusan Bupati: bereskan atau biarkan?
“Saat ini rakyat sudah bergerak. Komando Kesatuan Peduli Merah Putih (KKPMP) dan berbagai elemen masyarakat sipil telah menyatakan akan tetap melakukan aksi demonstrasi ke Pemda dan DPRD KBB sampai Bupati melakukan aksi nyata. Mereka bukan lawan Bupati. Mereka adalah suara nurani publik. Mereka bukan provokator, tetapi penjaga moral daerah,” kata Safari.
Gerakan masyarakat ini bukan karena benci kepada Bupati, tetapi karena cinta kepada Bandung Barat. Mereka tidak ingin sejarah kelam terulang kembali, ketika tiga pemimpin tertinggi Bandung Barat berakhir sebagai pesakitan di KPK. Mereka tidak rela Bupati keempat menjadi korban sistem busuk yang sama.
“Inilah alarm keras untuk Bupati tindakan bukan pilihan, tapi kewajiban. Jika Bupati berani membersihkan lingkaran setannya sendiri, publik akan mendukung sepenuhnya. Jika Bupati berani memecat AZ, mencopot HBP, menghentikan aspri Bupati Ridwan dan menghentikan campur tangan DAM, Bandung Barat akan kembali punya harapan,’ jelas Safari.
“Dan jika Bupati benar-benar melangkah, masyarakat siap berdiri di belakang Bupati. KKPMP siap bekerja sama. Aktivis siap membantu mengawasi. Media akan mendukung transparansi. Inilah koalisi besar rakyat untuk Bandung Barat bersih,”imbuh Safari.
Tetapi jika Bupati hanya beretorika dan tidak ada satu pun keputusan Bupati yang menyentuh para aktor korup di Bandung Barat saat ini, maka sejarah akan mencatat Bupati tidak disandera, tetapi memilih tunduk. Dan publik akan menyimpulkan Bupati bukan bagian dari solusi, tetapi bagian dari masalah.
Bandung Barat sedang berada di titik balik. Ini bukan lagi soal kebijakan, tetapi soal keberanian. Apakah Bupati akan mencatatkan diri sebagai pemimpin pembawa perubahan? Atau pemimpin keempat yang tenggelam dalam pusaran korupsi dan manipulasi?
“Rakyat sudah berbicara. Media sudah menyorot. Aktivis sudah bersuara. Puzzle penyimpangan sudah tersusun sempurna. Sekarang hanya ada satu potongan terakhir yang menentukan hasilnya: tindakan bupati,” tegas Safari.
Dan jika tindakan itu tidak segera datang, rakyat sendiri yang akan menyelesaikan puzzle itu. (*)
